UpdateNusantara.id, Tenggarong – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Embalut menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya, terutama akibat proses birokrasi yang dinilai terlalu panjang dan berbelit. Kepala Desa Embalut, Yahya, menyoroti lambatnya proses administrasi di tingkat kabupaten yang menghambat perkembangan usaha desa.
Salah satu contoh konkret dari kendala ini adalah pengadaan dispenser untuk Pertades yang hingga kini belum terealisasi. “Kami sudah mengajukan sejak lama, tetapi hingga sekarang belum ada kepastian. Ini menjadi tantangan besar bagi desa dalam mengembangkan sumber ekonomi baru,” ungkap Yahya.
Selain itu, rencana pengembangan usaha perikanan melalui keramba ikan juga masih terganjal minimnya dukungan dari pemangku kebijakan. Padahal, menurut Yahya, usaha ini memiliki potensi keuntungan besar, yang bisa mencapai Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan jika dikelola secara optimal.
“Kami ingin dana desa digunakan untuk usaha yang lebih produktif, bukan hanya sekadar belanja rutin yang tidak memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah desa berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk membantu menyederhanakan prosedur yang menghambat perkembangan BUMDes. “Jika birokrasi bisa lebih dipermudah, tentu usaha desa akan lebih berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” tambahnya.
Ke depan, Yahya berencana mengajukan laporan resmi terkait kendala yang dihadapi oleh BUMDes Embalut guna memastikan pengelolaan usaha desa bisa lebih efektif dan transparan. (Ky/Adv/DiskominfoKukar)
