UpdateNusantara.id, Samarinda – Mesin motor tiba-tiba mogok usai diisi BBM, brebet di tengah jalan, lalu mati total. Cerita ini bukan hanya dialami satu atau dua orang di Kalimantan Timur (Kaltim), tapi mulai bermunculan dari berbagai titik. Deretan keluhan masyarakat yang mengalami kerusakan kendaraan setelah mengisi bahan bakar makin ramai terdengar. Situasi ini memicu reaksi serius dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu, 9 April 2025 lalu, Komisi II DPRD Kaltim memanggil berbagai pihak, termasuk Pertamina Patra Niaga, Dinas ESDM, pengelola SPBU, hingga perwakilan ojek online dan bengkel. Semua berkumpul untuk membahas satu hal: BBM yang diduga menjadi biang kerok kerusakan kendaraan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, tak menutupi kekecewaannya. Ia menilai, persoalan ini bukan hanya soal kerusakan teknis, tapi juga menyangkut hak dasar konsumen yang harus dilindungi.
“Konsumen wajib dilindungi oleh negara. Apalagi yang menggunakan BBM ini adalah masyarakat luas, bukan kelompok tertentu,” tegas Sabaruddin dengan nada penuh dorongan keadilan.
Pertamina sempat menyampaikan bahwa secara teknis tidak ada masalah pada distribusi BBM. Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Banyak motor dan mobil mengalami gangguan tak lama setelah mengisi bahan bakar.
“Kalau memang tidak ada masalah, mengapa keluhannya begitu banyak? Ini harus ditelusuri lebih jauh, jangan sampai ada masalah tersembunyi yang luput dari pantauan,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, DPRD Kaltim memutuskan akan membentuk tim khusus. Tim ini akan mengusut tuntas sumber persoalan, dari jalur distribusi hingga kualitas BBM yang disalurkan ke SPBU.
Sabaruddin juga mendesak Pertamina agar segera memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian kualitas BBM di wilayah Kaltim. Bila terbukti ada kelalaian, Pertamina diminta tak lari dari tanggung jawab.
“Kalau nanti pelaksanaannya tak sesuai harapan, kami akan panggil lagi. Jangan sampai ini hanya jadi janji manis. Sistem dari manajemen Pertamina harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika kendaraannya mengalami gangguan usai mengisi BBM. “Laporkan, agar ada data dan bisa kami tindak lanjuti.”
Sementara itu, pemerintah provinsi juga diminta turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh atas distribusi BBM. Ini bukan hanya soal mesin yang mogok, tapi soal kepercayaan publik yang bisa rusak jika tidak ditangani dengan serius. (HM/Adv/DPRDKaltim)
