UpdateNusantara.id, Samarinda – Gedung B Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu pagi itu dipenuhi wajah-wajah serius. Namun di balik raut yang tegas, tersimpan harapan besar. Sebab hari itu, bukan hanya lembaran dokumen yang dibacakan dan disepakati, tapi juga arah masa depan Kalimantan Timur yang mulai digariskan.
Rapat Paripurna ke-12 menjadi panggung awal kesepakatan penting tentang rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 resmi disetujui oleh DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi.
Sebuah dokumen strategis yang kelak akan menjadi kompas pembangunan lima tahun ke depan, dan dijahit rapi agar selaras dengan visi besar “Kaltim Sejahtera 2045” serta RPJMN 2025–2029.
“RPJMD ini adalah peta jalan menuju masa depan Kalimantan Timur yang kita cita-citakan bersama,” ucap Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim saat memimpin rapat paripurna.
Kehadiran Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, bersama unsur Forkopimda, kepala OPD, dan anggota dewan, menjadi bukti bahwa agenda ini bukan sekadar seremonial. Ia adalah pernyataan kolektif: bahwa masa depan harus disiapkan dari hari ini, dengan dasar yang jelas dan arah yang tegas.
RPJMD bukan sekadar kumpulan rencana. Ia adalah refleksi dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Lebih dari itu, dokumen ini juga akan menjadi alat ukur, pengendali, dan evaluasi terhadap janji-janji pembangunan yang diikrarkan kepada rakyat.
Disepakatinya rancangan awal RPJMD ini juga berarti memulai rangkaian proses panjang: dari penyusunan dokumen final, hingga pengesahannya melalui Peraturan Daerah, paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.
Namun di luar meja rapat dan susunan naskah, publik kini menunggu wujud nyata dari visi besar itu. Bagaimana arah pembangunan itu akan menjawab persoalan riil di lapangan? Bagaimana anggaran dikawal agar tepat sasaran? Dan yang paling penting, bagaimana memastikan bahwa suara masyarakat menjadi bagian dari prosesnya?
RPJMD bukan milik pemerintah semata. Ia adalah milik semua warga Kaltim. Dan ketika ia disusun dengan semangat partisipatif, bukan tak mungkin “Kaltim Sejahtera” akan menjadi bukan sekadar slogan, tapi kenyataan yang terasa di setiap jengkal tanah Borneo Timur. (HM/Adv/DPRDKaltim)
