UpdateNusantara.id, Samarinda – Ruang Rapat Gedung E Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) terasa lebih tegang dari biasanya.
Para anggota Komisi II DPRD Kaltim duduk rapat, mata mereka tertuju pada satu perkara yang belum juga menemukan ujung, penabrakan Jembatan Mahakam 1 yang terjadi Februari lalu.
Jembatan tua yang menjadi ikon dan urat nadi lalu lintas Samarinda itu, kembali menjadi korban lalai kali ini oleh kapal tongkang Indosukses 28 yang ditarik TB MTS 28.
Insiden itu terekam jelas. CCTV dan video amatir menjadi bukti yang tak terbantahkan. Pilar jembatan terguncang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara simbolik menggambarkan bagaimana infrastruktur vital bisa begitu rapuh di tangan kelalaian.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pun digelar Rabu (16/4/2025) siang. Komisi II memanggil para pihak, termasuk OPD dan mitra terkait. Tapi yang paling ditunggu adalah perwakilan dari PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra, perusahaan di balik insiden itu pun tak kunjung datang. Usut punya usut alasan mereka tidak kebagian tiket pesawat.
Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, tidak menutupi rasa kecewanya. Ia menyebut alasan tersebut “klise dan dibuat-buat”. Undangan sudah dilayangkan jauh hari, namun tanggung jawab tidak berjalan seiring dengan keseriusan.
Tak tinggal diam, Sabaruddin mengambil ponsel dan langsung menghubungi Direktur PT PMTS, Bagio. Suara naik turun terdengar dari balik layar telepon. Percakapan yang sempat memanas itu akhirnya membuahkan hasil, komitmen tertulis untuk ganti rugi.
“PT. Pelayaran Mitra Tujuh Samudra bersedia melaksanakan proses ganti rugi fender Jembatan Mahakam 1 dengan membuat perjanjian mengikat bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim,” ungkapnya.
Lebih dari sekadar janji, perusahaan juga menyanggupi untuk membangun ulang fender yang rusak secara mandiri, lengkap dengan jaminan bank garansi sesuai nilai kerusakan. Proyek itu dijadwalkan mulai awal Juni 2025, tepat saat Samarinda memasuki musim kemarau dan lalu lintas sungai padat-padatnya.
“Seluruh biaya konstruksi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan,” tegas Sabaruddin.
Meski demikian, catatan publik belum berakhir di sini. Masyarakat Samarinda, yang setiap hari melintas di atas Jembatan Mahakam dengan kendaraan menanti tindakan nyata, bukan sekadar retorika ruang rapat. Sebab jembatan bukan hanya konstruksi besi dan beton. Ia adalah penghubung hidup banyak orang, dan setiap insiden di atasnya adalah soal keselamatan bersama. (HM/Adv/DPRDKaltim)
