UpdateNusantara.id, Samarinda – Hari Buruh Internasional, yang jatuh setiap 1 Mei, tak sekadar menjadi peringatan tahunan yang sarat simbolik. Di Samarinda, gema tuntutan untuk meningkatkan taraf hidup buruh kembali menggema. Namun kali ini, bukan dari barisan demonstran, melainkan dari ruang legislatif.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, berdiri di garis depan menyuarakan nasib para pekerja. Dalam keterangannya usai rapat di Gedung DPRD, politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan bahwa kesejahteraan buruh Kaltim masih berada di bawah standar yang layak.
“Kesejahteraan buruh kita sekarang masih di bawah standar. Harapan kita agar pemerintah bisa berkomunikasi lebih intensif dengan para pengusaha untuk mencari solusi konkret,” ujarnya.
Seruannya bukan sekadar retorika politis. Darlis mengusulkan pendekatan yang lebih realistis, peningkatan bertahap komponen pendapatan buruh, yang diiringi dengan langkah strategis untuk menekan biaya produksi pengusaha.
“Kalau kita bisa menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu, seperti birokrasi yang panjang dan pungutan tambahan, maka pengusaha punya ruang untuk meningkatkan gaji buruh. Harus ada keseimbangan,” jelasnya.
Bagi Darlis, solusi atas problematika kesejahteraan buruh tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah, tegasnya, memiliki peran politik yang penting: memberi insentif kepada pengusaha dalam bentuk kemudahan izin, penyederhanaan aturan, dan pengurangan beban non-produktif.
Ia menyebut konsep kompensasi struktural sebagai kunci. Artinya, ketika pemerintah mampu menekan near cost dan proses perizinan, maka perusahaan harus mengalihkan “ruang lebih” itu untuk menaikkan struktur pendapatan buruh. Suatu keseimbangan yang saling menguntungkan, tanpa mengorbankan salah satu pihak.
“Jadi, ada kompensasi. Pemerintah menekan biaya-biaya tak perlu, lalu pengusaha menaikkan gaji buruh. Ini yang kita dorong. Harapan kita seperti itu,” tandasnya.
Di tengah gegap gempita Hari Buruh, suara Darlis menghadirkan satu nada berbeda. Bukan hanya seruan solidaritas, tapi ajakan konkret untuk membangun sistem yang adil bagi buruh tanpa memberatkan dunia usaha.
Karena pada akhirnya, kesejahteraan buruh bukan hanya soal upah, tetapi juga soal keberanian politik untuk menciptakan ekosistem yang berpihak pada mereka. (HM/Adv/DPRDKaltim)
