UpdateNusantara.id, Samarinda – Keresaham kembali menyelimuti Samarinda ketika kabar itu kembali mencuat, sebuah kapal menabrak pilar Jembatan Mahakam I. Dalam tiga bulan terakhir, ini bukan yang pertama, melainkan kali kedua.
Benturan itu tidak hanya mengguncang struktur jembatan tua yang jadi urat nadi lalu lintas kota, tapi juga menggugah kesadaran kolektif akan semrawutnya lalu lintas di Sungai Mahakam. Sejumlah pihak mulai angkat bicara, termasuk para wakil rakyat di DPRD Kalimantan Timur.
“Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini bukti bahwa tata kelola Sungai Mahakam sudah amburadul,” ujar M. Husni Fahruddin, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, yang akrab disapa Ayub.
Di ruang kerjanya yang sederhana, Ayub berbicara lugas. Menurutnya, lalu lintas kapal di Mahakam selama ini tak hanya membahayakan infrastruktur vital, tapi juga tak memberi kontribusi berarti bagi daerah.
“Gak ada PAD yang didapat,” keluhnya. Padahal, kapal-kapal yang lalu lalang itu bukan sekadar alat transportasi, mereka mengangkut kekayaan alam Kalimantan Timur sepeti batubara, kayu, dan hasil bumi lainnya.
“Hasil alam diambil, alur sungai dikelola pusat. Kaltim dapat apa?” lanjutnya, nada suaranya meninggi.
Wacana pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan sungai pun mulai digulirkan. Bukan hanya untuk merapikan tata kelola, tapi juga untuk menjamin keselamatan dan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Ayub dan rekan-rekannya di dewan melihat, pengelolaan yang selama ini dijalankan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) maupun Pelindo belum menunjukkan hasil optimal. Dua insiden dalam waktu singkat, katanya, adalah cermin nyata dari lemahnya pengawasan.
Dewan pun bersiap mengambil langkah lebih jauh yakni mengadukan persoalan ini ke Kementerian Perhubungan. Harapannya, pengelolaan lalu lintas sungai bisa diserahkan ke pemerintah daerah agar lebih dekat dengan persoalan dan lebih bertanggung jawab terhadap solusinya.
“Kalau bisa, dikelola daerah saja,” ujarnya singkat, menutup percakapan dengan sorot mata penuh tekad.
Di balik arus deras Sungai Mahakam, ternyata tersimpan dinamika pelik antara pusat dan daerah. Dan selama belum ada kesepakatan baru, masyarakat Samarinda hanya bisa berharap jembatan yang menghubungkan hidup mereka, tak lagi jadi korban dari lalu lintas yang tak terkendali. (HM/Adv/DPRDKaltim)
