UpdateNusantara.id, Samarinda – Pertemuan Universitas Mulawarman (Unmul) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) terasa sedikit berbeda. Tak hanya berisi para akademisi dan dosen berseragam batik, tapi juga hadir Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, atau yang akrab disapa Hamas—dengan agenda besar, menyatukan visi antara parlemen daerah dan kampus tertua di Borneo dalam menyongsong masa depan Kalimantan Timur.
Dalam suasana yang penuh kolaborasi, Hamas menyampaikan bahwa pertemuan ini bukan sekadar audiensi formal, melainkan langkah strategis yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai mitra utama pembangunan daerah.
“Unmul bukan hanya pusat ilmu, tapi juga pusat harapan,” ujarnya.
Unmul, sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Kalimantan Timur, memang memikul beban yang tak ringan. Tantangan zaman, apalagi dengan bergesernya pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menuntut universitas ini menjadi lebih dari sekadar penghasil sarjana. Ia harus siap melahirkan pemimpin, peneliti, inovator, dan pelaku pembangunan lokal yang mampu bersaing secara nasional.
Dalam audiensi itu, jajaran pimpinan Unmul menyampaikan sejumlah program prioritas hingga 2045, visi jangka panjang yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Mulai dari pembangunan gedung perkuliahan berstandar nasional, revitalisasi laboratorium, hingga pembangunan rumah sakit pendidikan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak.
“Miris kalau universitas dengan program studi kedokteran masih harus menyewa rumah sakit. Sudah saatnya kita mandiri,” tegas Hamas, sembari menyatakan dukungan penuh dari DPRD Kaltim.
Tak hanya fasilitas fisik, Unmul juga mengusulkan pembangunan apartemen mahasiswa dan integrasi sistem digital kampus. Bagi kampus ini, tempat tinggal yang layak dan teknologi yang mumpuni bukan sekadar pelengkap, tapi bagian dari fondasi keberhasilan pendidikan modern.
Titik diskusi lainnya yang mengemuka adalah soal tenaga kerja lokal. Dengan masuknya gelombang pendatang ke Kaltim akibat proyek IKN, Hamas menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif.
“Jika bersaing secara normal, tenaga kerja lokal bisa kalah. Maka kita perlu privilese, dan itu harus dirancang dari sekarang,” katanya, menekankan peran Unmul sebagai benteng sekaligus jembatan dalam menghadapi arus perubahan.
Audiensi itu bukan hanya tentang alokasi anggaran atau proyek fisik. Lebih dari itu, ia menjadi simbol bahwa pendidikan dan politik bisa berjalan beriringan. Bahwa kampus bukan menara gading, dan parlemen bukan sekadar ruang pengambilan keputusan, tetapi keduanya adalah mitra strategis dalam membentuk masa depan Kalimantan Timur. (HM/Adv/DPRDKaltim)
