AdvertorialDPRD KALTIM

Damayanti: Jamaah Haji Jangan Dibebani Sistem yang Tak Efisien

×

Damayanti: Jamaah Haji Jangan Dibebani Sistem yang Tak Efisien

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti. (Foto: Ist)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, Samarinda – Ada harapan yang tak pernah padam di mata para calon jemaah haji. Di antara tumpukan tabungan bertahun-tahun dan antrean yang nyaris seumur hidup, tersimpan satu impian: bisa menjejakkan kaki di Tanah Suci. Namun, tingginya biaya dan ketidakpastian pelayanan membuat harapan itu terasa semakin jauh.

Di ruang Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, seorang legislator yang juga seorang ibu dan anggota masyarakat biasa, menyuarakan keprihatinan itu dengan lantang namun penuh empati.

Ia mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menekan biaya ibadah haji, termasuk melalui rencana pembangunan perkampungan haji di Mekkah.

“Tentu kami, wakil rakyat, menyambut baik keinginan Presiden untuk menurunkan biaya haji,” ujarnya, lugas.

Baginya, ini bukan sekadar soal efisiensi anggaran, melainkan menyangkut keadilan sosial dan akses ke salah satu ibadah paling sakral dalam Islam.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 yang mencapai Rp89,41 juta, dengan porsi biaya langsung jemaah (Bipih) sebesar Rp55,43 juta, masih dirasa sangat memberatkan.

“Sangat banyak keluhan dari masyarakat. Mereka sudah menabung bertahun-tahun, tapi fasilitas yang didapatkan masih jauh dari layak. Waktu tunggu pun sangat panjang,” tutur Damayanti.

Ia lalu membandingkan dengan Malaysia, di mana jemaah dari kelompok ekonomi bawah hanya membayar sekitar Rp36 juta untuk berhaji.

“Malaysia bisa menerapkan skema subsidi dan layanan yang cukup baik. Kita di Indonesia juga harusnya bisa. Ini bukan masalah kemampuan, tapi kemauan dan sistem,” tegasnya.

Damayanti menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola penyelenggaraan haji. Salah satunya, melalui Badan Pengelola Haji (BP Haji) yang ke depan diharapkan bisa lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar fokus pada pelayanan jemaah.

Ia juga menyoroti pentingnya rasa keadilan bagi para jemaah. “Jangan sampai ibadah ini menjadi mewah hanya bagi yang mampu, dan menyakitkan bagi yang sudah menabung seumur hidup,” ucapnya.

Legislator dari Komisi IV ini percaya, ibadah haji harus dikembalikan ke rohnya yang suci: sederhana, tapi penuh makna.

“Kita ingin jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik. Jangan sampai momen sakral ini ternoda oleh masalah teknis dan manajerial yang seharusnya bisa diantisipasi,” tutupnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 + 1 =