UpdateNusantara.id, Samarinda – Setiap musim hujan datang, Samarinda kembali terjebak dalam kisah lama: genangan air di jalanan, rumah-rumah terendam, dan aktivitas warga terganggu. Di balik semua itu, satu akar persoalan kian mengemuka—Sungai Mahakam yang kian dangkal dan penuh endapan.
Namun kini, harapan mulai mengalir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggulirkan wacana besar, normalisasi Sungai Mahakam. Rencana ambisius ini disambut baik oleh banyak pihak, termasuk DPRD Kaltim.
Salah satu suara paling vokal datang dari Subandi, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, yang sejak lama menyuarakan keresahan warga akan banjir yang tak kunjung tertangani.
“Begitu hujan turun sedikit saja, jalanan langsung tergenang. Itu menunjukkan daya tampung sungai sudah sangat rendah,” ujar Subandi saat ditemui di gedung DPRD.
“Karena itu, upaya normalisasi ini adalah langkah yang sangat tepat dan harus segera dimulai,” imbuhnya.
Bagi Subandi, normalisasi bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia menyebutnya sebagai investasi jangka panjang bagi keselamatan warga Samarinda dan sekitarnya.
Namun, ia juga tidak menutup mata bahwa proyek ini akan menelan biaya besar—bahkan bisa melampaui angka triliunan rupiah.
“Tak hanya untuk pengerukan, tapi juga pengelolaan sedimen dan pengurangan kontaminasi lumpur. Satu triliun pun mungkin belum cukup,” jelasnya.
Pernyataan itu dilontarkan Subandi dengan latar kesadaran bahwa APBD Kaltim 2026 sebesar Rp18,5 triliun sudah terbebani sejumlah program prioritas, termasuk pendidikan gratis bertajuk “Gratis Pol” yang menyedot dana hingga Rp2,1 triliun.
Meski begitu, DPRD mendesak agar proyek normalisasi Mahakam tidak hanya menjadi wacana indah di atas kertas. Mereka menuntut komitmen nyata dari Pemprov, termasuk soal alokasi anggaran dan tahapan teknis yang jelas.
“Anggaran memang harus dibagi sesuai prioritas, tapi kita juga harus realistis. Penanganan banjir ini bukan bisa ditunda-tunda lagi,” kata Subandi.
Menurutnya, normalisasi Mahakam bukan satu-satunya solusi, namun menjadi fondasi penting dari strategi besar penanganan banjir di Samarinda.
Ia menekankan perlunya langkah-langkah komprehensif, mulai dari perbaikan drainase kota, penghentian pembukaan lahan secara masif, hingga edukasi masyarakat soal pengelolaan lingkungan.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus saling mendukung. Banjir bukan masalah sepele, dan butuh solusi komprehensif,” tutupnya.
Kini, semua mata tertuju pada langkah konkret pemerintah. Warga Samarinda, yang setiap tahun bergumul dengan genangan dan menanti, akankah arus perubahan benar-benar mengalir dari Mahakam?(HM/Adv/DPRDKaltim)
