UpdateNusantara.id, Samarinda – Di antara gemuruh Sungai Mahakam dan sunyi hutan perbatasan Kalimantan Timur, suara rakyat Mahakam Ulu kembali bergema lewat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang digelar Sabtu, 24 Mei 2025.
Suara yang tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga memanggil perubahan. Dan dari Samarinda, gedung DPRD Kaltim turut mendengar panggilan itu.
“Ini bukan sekadar mengulang proses demokrasi,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. “PSU ini adalah momentum koreksi. Saatnya Mahulu berbenah,” lantangnya.
Sebagai kabupaten termuda dan terluar di Kalimantan Timur—berbatasan langsung dengan Malaysia—Mahulu bukan sekadar titik geografis.
Ia adalah wajah perbatasan Indonesia yang masih dihimpit tantangan: minim infrastruktur, terbatasnya layanan dasar, dan sistem pemerintahan yang masih belajar berdiri tegak.
Bagi Ekti, pembangunan di Mahulu tidak bisa berjalan sendiri. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, terlebih dalam konteks distribusi bantuan dan program strategis.
“Kalau Pemkab tidak terbuka dan proaktif, bagaimana kami bisa bantu secara maksimal?” ujarnya. “Contohnya soal pupuk untuk petani. Itu harus ada komunikasi dua arah,” imbuh Ekti.
Lebih dari soal teknis, Ekti menggarisbawahi pentingnya perubahan dalam pola pikir dan tata kelola. Pemimpin yang baru terpilih, menurutnya, harus berani menerapkan sistem pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mahulu butuh pemimpin yang bukan hanya tahu soal birokrasi, tapi juga tahu mendengar warganya,” lanjutnya.
Letak Mahakam Ulu yang jauh dari pusat pemerintahan bukan alasan untuk tertinggal. Justru di situlah tantangan sekaligus harapan bertemu. Karena di balik keterisolasian, selalu ada potensi: tanah yang subur, budaya yang kaya, dan masyarakat yang penuh semangat untuk maju.
“Pemimpin baru harus bisa jadi jembatan. Antara provinsi dan rakyat, antara kebijakan dan kebutuhan di lapangan,” kata Ekti. “Dan kami di DPRD siap mengawal, selama ada kemauan dan keterbukaan dari bawah.”
Kini, pasca-PSU, Mahakam Ulu kembali berdiri di persimpangan. Apakah akan terus menjadi kabupaten pinggiran yang dilupakan, atau mulai menapaki jalur baru menuju pemerintahan yang partisipatif dan pembangunan yang merata?
Ekti Imanuel menutup pesannya dengan ajakan yang sederhana, tapi penuh makna:
“Gunakan momen ini untuk bangkit. Mari kita buktikan bahwa dari pinggiran, Mahulu bisa jadi kebanggaan.” (HM/Adv/DPRDKaltim)
