UpdateNusantara.id, Tenggarong — Pemerataan layanan administrasi kependudukan di Kutai Kartanegara masih dihadapkan pada tantangan geografis dan teknis. Meski sistem pelayanan digital telah diberlakukan sejak 2020, keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah masih menjadi kendala yang signifikan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar, M. Iryanto, mengungkapkan bahwa daerah blank spot menjadi hambatan utama dalam penyebaran layanan digital ke seluruh pelosok kabupaten.
“Masalah utama kita adalah keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah. Ini menyulitkan warga untuk mengakses layanan daring,” ujar Iryanto.
Menurutnya, tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan sistem daring karena keterbatasan perangkat dan pengetahuan. Kondisi ini mendorong Disdukcapil untuk menerapkan layanan ganda—yakni digital dan manual.
“Kita hadirkan petugas di lapangan untuk bantu masyarakat. Mereka yang kesulitan tetap bisa mendapatkan pelayanan,” jelasnya.
Petugas pelayanan ditugaskan hingga tingkat desa untuk membantu proses input data dan pengajuan dokumen secara daring bagi masyarakat yang kesulitan. Model layanan hybrid ini dirancang untuk tetap menjaga aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan.
Langkah ini juga ditopang dengan pelatihan dan edukasi digital bagi aparatur desa dan masyarakat. Iryanto menekankan bahwa sistem hybrid bersifat adaptif, dan tetap akan diarahkan menuju digitalisasi menyeluruh dalam jangka panjang.
Pihak Disdukcapil Kukar terus menjalin koordinasi dengan operator jaringan dan pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur internet di kawasan yang belum terjangkau.
Ia berharap ke depan semua warga Kukar, termasuk di pelosok desa, bisa mengakses layanan kependudukan dengan mudah, cepat, dan setara, tanpa terkendala jarak atau jaringan. (Ky/Adv/DiskominfoKukar)
