UpdateNusantara.id, Samarinda – Terik matahari Rabu siang (28/05/2025) tak menyurutkan semangat puluhan massa dari Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM).
Mereka berdiri tegak di halaman Gedung E DPRD Kaltim, menyuarakan satu hal yang telah lama mereka simpan: ketertinggalan Mahakam Ulu dari geliat pembangunan provinsi.
Spanduk dan pengeras suara menjadi alat perlawanan damai mereka. Tapi lebih dari itu, suara hati warga perbatasan akhirnya sampai ke pusat kebijakan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, turun langsung menyambut mereka, didampingi sejumlah anggota Komisi III seperti Subandi, Sugiyono, Jahidin, dan Baharuddin Muin. Turut berjaga pula aparat dari Polresta Samarinda, memastikan aksi berjalan tertib.
Di tengah diskusi hangat, lima tuntutan utama disampaikan. Dari pembangunan jalan darat yang layak, transparansi anggaran proyek, hingga keinginan mendirikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di ujung negeri, semuanya berpijak pada keinginan sederhana: agar Mahakam Ulu tidak terus berada di sudut peta, baik secara geografis maupun politis.
“Jalan ke Long Apari masih jadi perjuangan,” ujar salah satu orator. “Kalau jalan belum dibuka, bagaimana program Gaspol bisa dinikmati semua warga?,” sambungnya.
Ketua DPRD Kaltim, yang akrab disapa Hamas, tidak tinggal diam. Dalam pidatonya yang bernada tegas namun terbuka, ia mengakui bahwa Mahakam Ulu membutuhkan perhatian lebih.
“Pemerintah daerah jangan biarkan Mahakam Ulu tertinggal. Segera bangun infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum,” katanya. “Program Gaspol itu penting, dan layanan kesehatan di sana sangat kurang. Ini tantangan kita bersama,” imbuh Hamas.
Lebih dari sekadar seremonial penyambutan, Hamas menegaskan bahwa lembaga yang ia pimpin siap membuka ruang diskusi lanjutan. “Kami tidak menutup mata terhadap tantangan di Mahakam Ulu dari isolasi wilayah, infrastruktur, kesulitan air dan listrik, hingga bencana banjir,” katanya.
Dukungan serupa datang dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin. Meski Mahakam Ulu merupakan kabupaten termuda, baginya, pemerataan bukan soal umur daerah, melainkan soal keadilan anggaran.
“Dari sekian triliun anggaran provinsi, kita bagi ke 10 kabupaten/kota. Tapi Insya Allah, Mahakam Ulu kita prioritaskan. Kebersamaan ini akan terus kita jaga dan bantu,” tegasnya.
Massa pun menyambut komitmen itu dengan harapan. Di penghujung pertemuan, Hamas berjanji bahwa beberapa persoalan akan masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, sekaligus menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama Formas PM.
Bagi masyarakat Mahakam Ulu, perjuangan hari itu mungkin hanya satu langkah kecil. Namun bagi DPRD Kaltim, itu adalah pengingat: bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di kota, dan suara dari perbatasan harus mendapatkan tempat di ruang kebijakan. (HM/Adv/DPRDKaltim)
