UpdateNusantara.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini diwujudkan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Kukar, Senin (5/5/2025), yang secara resmi dibuka oleh Asisten III Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto.
Musrenbang Tematik kali ini mengangkat isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan pemuda, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan pelaku budaya. Dalam sambutannya, Dafip menyampaikan bahwa kelompok-kelompok tersebut selama ini belum sepenuhnya mendapat ruang proporsional dalam proses perencanaan pembangunan.
“Kita harus membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi mereka. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mendengar suara dari semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang sering kali terpinggirkan,” ujarnya.
Dafip menambahkan bahwa forum ini menjadi bagian dari penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD 2025–2045. Ia berharap pertemuan ini mampu merumuskan program-program konkret yang menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Sinergi lintas sektor sangat penting. Melalui Musrenbang ini, kita bisa menyatukan pandangan antar OPD, lembaga mitra pembangunan, dan masyarakat sipil dalam menyusun perencanaan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai OPD, organisasi penyandang disabilitas, komunitas pemuda, forum anak, serta budayawan lokal. Diskusi berjalan dinamis dengan banyak usulan terkait peningkatan akses layanan publik, pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, serta pelestarian budaya lokal.
“Aspek budaya juga harus jadi perhatian. Pembangunan tak hanya bicara fisik, tapi juga identitas dan karakter masyarakat,” ujar salah satu peserta dari komunitas seni.
Dafip menutup kegiatan dengan mengajak semua pihak untuk aktif mengawal hasil Musrenbang agar benar-benar terealisasi dalam RKPD Kukar tahun berikutnya. Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan realitas lapangan.
“Ini adalah awal dari upaya kita mewujudkan keadilan pembangunan. Semoga hasil Musrenbang Tematik ini bisa menjadi fondasi kuat dalam menyusun kebijakan yang berpihak,” pungkasnya. (Ky/Adv/DiskominfoKukar)
