UpdateNusantara.id, Samarinda – Upaya pengembangan transportasi massal di Kota Tepian mulai mendapat perhatian serius dari DPRD Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah menyebut transportasi umum yang memadai merupakan hak warga dan sudah diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah wajib menyiapkan layanannya.
“Soal transportasi kita lagi upayakan karena transportasi massal itu penting. Itu hak warga Samarinda untuk dapat pelayanan,” ujar Andriansyah.
Ia menjelaskan, konsep transportasi massal yang dirancang di Samarinda harus mengacu pada sistem yang telah dibangun oleh Kementerian Perhubungan, sehingga pemerintah daerah tidak bisa lepas dari kerangka yang sudah disiapkan secara nasional.
“Sistem itu sudah dibuat oleh Kemenhub dan harus diikuti,” tegasnya.
Terkait skema pengadaan armada, ia menilai lebih efektif bila diserahkan kepada pihak ketiga.
Ketimbang pemerintah membeli dan merawat bus sendiri, menurutnya lebih efisien jika dioperasikan oleh operator transportasi dengan sistem pembayaran per kilometer.
Ia juga mengakui anggaran masih menjadi tantangan utama dalam realisasi program ini. Tapi, pembahasan sudah dilakukan bersama Pemkot dan mendapat respons positif.
Sebagai langkah awal, ia pun mengusulkan agar transportasi massal ini bisa diuji coba dengan satu hingga dua unit bus terlebih dahulu.
Politikus Partai Demokrat ini pun berharap agar pengembangan transportasi massal bisa segera dimulai, sehingga Samarinda memiliki layanan publik yang lebih modern, nyaman dan sesuai kebutuhan warganya.
“Kalau mengikuti semua, harus ada paling tidak tujuh trayek. Satu trayek tujuh bus plus satu cadangan, kali tujuh, sekitar 56 bus. Apa tidak penuh Samarinda? Jadi diatur dulu, bertahap,” pungkasnya. (SF/Adv/DPRDKOTASAMARINDA)
