UpdateNusantara.id, Samarinda – Gelar rapat Pansus II dalam rangka untuk memberikan jaminan produk halal dan higienis yang dikonsumsi oleh masyarakat. DPRD Kota Samarinda usulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis.
Rapat Pansus II tersebut digelar diruang Rapat DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, pada Rabu 20 Maret 2024.
Diinformasikan, raperda tersebut dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dimana pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal. Paling lambat Oktober 2024 ini.
Ketua Pansus II, Abdul Rohim menyampaikan bahwa ranperda tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan, keselamatan, keamanan bagi warga Kota Samarinda dalam hal mengonsumsi sebuah produk.
Selain itu, persoalan sertifikat halal juga menjadi pembahasan dalam ranperda itu. Dimana jika berbicara produk sertifikasi halal juga menyangkut proses pengolahan bahan dasarnya.
“Khususnya produk daging. Proses penyembelihan hewan maupun unggas ini diharuskan halal dan higienis. Salah satunya ada di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU),” Ujarnya
Sementera itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang) Samarinda, Maskuri mengakui, menjadi permasalahan lebih kepada RPU. Sebab RPU milik pemerintah yang bersertifikat halal hanya satu titik saja. Yakni di daerah Tanah Merah.
“Menyangkut penyebaran RPU itu mestinya memang linier dengan tempat-tempat kandang. Kandang yang ada ini rata-rata di wilayah Kutai Kartanegara dan mengelilingi kota Samarinda yang masuk ke pasar Samarinda,” tutupnya. (DH/Adv/DPRDSamarinda)
