UpdateNusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Laila Fatihah, menyoroti program unggulan Walikota terkait penciptaan 10.000 wirausaha baru atau start-up.
Dalam pandangannya, program ini harus tidak hanya berfokus pada merekrut pelaku usaha yang sudah ada, tetapi juga pada bagaimana menjaga kelangsungan dan pengembangan bisnis mereka.
Laila menekankan perlunya memberikan program tambahan bagi wirausaha yang sudah ada, serta mendukung agar mereka terus berkembang secara berkesinambungan.
“Saat ini, baru sekitar 20 persen dari total 40.000 pelaku usaha yang berhasil direkrut, dan masih perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah mereka yang terdaftar secara resmi,” ungkapnya.
Ia menyebut salah satu tantangan utama adalah pemahaman tentang perpajakan dan kewajiban pelaporan, yang masih menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha.
“Oleh karena itu, sosialisasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran NPWP sangat diperlukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Laila juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan dukungan kepada pelaku UMKM melalui regulasi yang jelas.
“Ini termasuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang berlangsung, yang diharapkan dapat menciptakan target konkret dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM,” tuturnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan pendirian sentra UMKM di setiap kelurahan sebagai langkah untuk mengoptimalkan distribusi hasil-hasil UMKM dan meningkatkan pemanfaatan produk-produk lokal, termasuk di sektor perhotelan, dinas, dan lembaga pemerintahan lainnya.
“Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan UMKM di Samarinda dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (DH/Adv/DPRDSamarinda)
