UpdateNusantara.id, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tengah merumuskan skema kerja sama lintas wilayah guna menanggapi persoalan akses jalan di Dusun Tempurung 2, Desa Kutai Lama. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa langkah kolaboratif dengan Kota Samarinda menjadi solusi ideal menyelesaikan hambatan administratif.
“Kalau memang wilayahnya di Samarinda, tentu kita harus ajak bicara pihak Kelurahan dan Kecamatan di sana, termasuk kecamatan Sambutan,” ujar Arianto.
Ia menambahkan bahwa pembangunan jalan yang melintasi batas kabupaten memerlukan pendekatan kerja sama yang terstruktur, termasuk kemungkinan berbagi anggaran atau fasilitasi dukungan dari tingkat provinsi.
“Kalau kita diam saja, warga kita yang jadi korban. Kita harus cari pola kerja sama, mungkin sharing anggaran atau fasilitasi dari provinsi,” ujarnya.
Rencana ini juga akan melibatkan dinas teknis terkait serta DPRD Kukar untuk memperkuat koordinasi. Arianto berharap model penyelesaian ini bisa dijadikan acuan untuk persoalan serupa di wilayah perbatasan lain.
“Kalau berhasil, ini bisa kita replikasi untuk desa-desa perbatasan lain yang menghadapi masalah serupa,” katanya.
Selain lintas pemerintahan, DPMD Kukar juga mempertimbangkan pelibatan sektor swasta. Terutama perusahaan-perusahaan tambang yang wilayah operasionalnya dilintasi warga.
“Semua potensi dukungan kita gali. Yang penting masyarakat bisa menikmati jalan yang layak,” pungkas Arianto. (Ky/Adv/DiskominfoKukar)
