UpdateNusantara.id, Samarinda – Minimnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi kendala utama pengelolaan sampah di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyoroti bahwa selama ini solusi yang diterapkan lebih bersifat teknis tanpa cukup melibatkan pemberdayaan masyarakat.
Ia menyayangkan masih banyaknya warga di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang yang membuang sampah di lokasi tidak resmi.
“Masalah sampah bukan hanya penumpukan, tapi soal sistem. Kebiasaan membuang di daerah perlintasan jauh dari pemukiman menunjukkan rendahnya pengawasan dan kesadaran,” jelas Saleh.
Saleh mendorong pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah, yang sudah terbukti efektif di Kutai Kartanegara. Model ini tidak hanya mendidik masyarakat memilah sampah sejak rumah tangga, tetapi juga membuka peluang ekonomi.
Selain itu, Saleh menegaskan perlunya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar solusi yang diterapkan realistis dan berdampak langsung pada masyarakat, daripada mengandalkan teknologi canggih yang mahal.
“Kami di DPRD siap mendukung dengan anggaran jika program pemerintah daerah jelas dan terukur, serta berdampak positif pada ekonomi dan kesehatan lingkungan,” pungkas Saleh. (HM/Adv/DPRDKaltim)
