UpdateNusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menyebutkan kunci utama pengentasan kemiskinan di daerah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kalau bicara konteks kemiskinan terutama di Kaltim tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan kita masih dalam proses yang tidak setara,” papar Saleh, sapaan akrabnya, Kamis (9/11/2023).
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menjelaskan, kemiskinan berdampak negatif bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat, seperti kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas dan kerusakan lingkungan.
“Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat,” kata Saleh.
Anggota Dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ini membeberkan, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan manusia merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.
Lebih lanjut, pengembangan SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Saleh meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim.
“Apalagi adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini juga jadi tantangan kita. Saya fikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” ujarnya.
Selain itu, Saleh menekankan pentingnya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.
“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jika ditarik ke nasional, misal di satu desa desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar,” jelasnya.
Ia berharap, keterlibatan semua stakeholder, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan.
“Perusahaan di Kaltim harus meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni,” tutup Saleh. (HM/Adv/DPRDKaltim)
