UpdateNusantara.id, Samarinda – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi penonton dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di bawah kepemimpinan Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, parlemen Kaltim meminta pertanggungjawaban dari sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“BUMD harus berkontribusi nyata. Tidak hanya berdiri sebagai entitas bisnis, tapi juga harus menjadi penopang PAD,” tegas Sabaruddin.
Dua perusahaan daerah yakni PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dan PT Migas Mandiri Pratama (MMP) diminta memaparkan strategi bisnis dan langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi usaha. Sektor baru seperti pengelolaan gas, limbah, LPG, hingga eksplorasi sumur minyak menjadi fokus yang tengah digarap.
Menurut Sabaruddin, sektor-sektor tersebut telah diklasifikasikan berdasarkan prioritas dan akan menjadi bahan kajian mendalam sebelum dieksekusi secara operasional.
“Kita ingin usaha yang tidak hanya menjanjikan di atas kertas, tapi benar-benar memberi dampak pada pemasukan daerah,” ujarnya.
Langkah Komisi II ini bukan sekadar evaluasi rutin. DPRD ingin memastikan setiap BUMD tak hanya eksis, tetapi juga produktif dan berkontribusi melalui dividen bagi daerah. Pasalnya, laba BUMD bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga harus kembali ke daerah dan masyarakat.
Tidak hanya BKS dan MMP, Komisi II juga menjadwalkan pemanggilan sejumlah BUMD lain, seperti Bank Kaltimtara, Perusda Melati Bakti Satya, PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT Ketenagalistrikan Kaltim.
Seluruh langkah ini diambil demi satu tujuan: memastikan potensi PAD diserap maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim. (HM/Adv/DPRDKaltim)
