UpdateNusantara.id, Kutai Timur — Di antara deru mesin dan debu yang berterbangan, keluhan warga Sangatta, Kutai Timur, kian nyaring terdengar. Jalan Poros Sangatta–Bengalon, yang seharusnya menjadi jalur utama aktivitas warga, kini berubah menjadi lintasan rutin truk-truk tambang raksasa. Setiap harinya, kendaraan berbobot puluhan ton melintas, menebar gangguan dan kekhawatiran.
“Kadang kami harus berhenti lama, menunggu truk-truk itu lewat. Anak-anak sekolah pun harus ekstra hati-hati,” tutur Rahma, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari jalur tersebut.
Keluhan serupa datang dari berbagai penjuru kota. Dan akhirnya, suara-suara itu sampai juga ke telinga para wakil rakyat. Pada Kamis, 17 April 2025, Komisi III DPRD Kalimantan Timur turun langsung ke lokasi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
“Hasil dari laporan masyarakat benar adanya,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, seusai peninjauan. “Kendaraan tambang memang menggunakan jalan umum sebagai jalur crossing hauling. Ini jelas mengganggu aktivitas masyarakat.”
Salah satu perusahaan yang mendapat sorotan tajam adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan tambang batu bara raksasa yang telah lama beroperasi di wilayah itu. Jalan Poros Sangatta–Bengalon disebut menjadi salah satu jalur yang kerap digunakan kendaraan mereka.
Menurut Abdulloh, perusahaan sebesar KPC seharusnya mampu menyediakan solusi infrastruktur yang lebih aman dan tidak mengganggu masyarakat.
“Membangun jembatan layang atau underpass bukanlah sesuatu yang sulit bagi mereka,” tegasnya.
Ia juga menyebut nama PT Indexim Coalindo, perusahaan tambang lain di wilayah itu, yang diminta menunjukkan tanggung jawab serupa. Karena baginya, keselamatan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas yang tak bisa dinegosiasikan.
Bagi warga Sangatta, harapan mereka sederhana, bisa menggunakan jalan umum tanpa rasa takut. Mereka tak ingin menjadi korban dari kemajuan yang tak berpihak. Sementara bagi para pemangku kebijakan, sorotan kini tertuju pada bagaimana mereka memastikan bahwa pembangunan tak harus mengorbankan keselamatan publik.
“Kami berharap KPC segera membangun jembatan layang, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya,” pungkas Abdulloh. (HM/Adv/DPRDKaltim)
