UpdateNusantara.id, Balikpapan – Di balik hiruk pikuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sebuah kota yang telah lama menjadi nadi pergerakan ekonomi di Kalimantan Timur kini bersiap menyandang peran baru. Kota Balikpapan, dengan pelabuhan strategis dan bandara internasionalnya, berada di garis depan transformasi besar, menjadi pintu gerbang utama menuju pusat pemerintahan baru Indonesia.
Dan di tengah dinamika itu, Sabaruddin Panrecalle, Ketua Komisi II Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), berdiri sebagai salah satu suara paling vokal yang menyerukan pentingnya kesiapan Balikpapan.
Bagi politikus yang berasal dari daerah pemilihan Balikpapan ini, perubahan besar yang akan datang tak bisa hanya disambut dengan semangat, tetapi juga dengan infrastruktur yang siap dan pendanaan yang cukup.
“Balikpapan harus lebih siap sebagai pintu gerbang IKN. Tapi untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan anggaran dari pusat, terutama untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas,” ucapnya dengan tegas.
Ia melihat pembangunan IKN bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga tentang membentuk sistem kawasan yang saling terhubung. Balikpapan, bersama Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara, harus bersinergi sebagai daerah penyangga yang kuat dan efisien.
Mengutip kawasan Jabodetabek sebagai contoh, Sabaruddin menekankan perlunya model integrasi yang memungkinkan mobilitas dan aktivitas sosial-ekonomi berlangsung tanpa hambatan.
Namun, tantangan di depan mata begitu nyata. Salah satunya adalah kemacetan lalu lintas yang kian menjadi bagian dari keseharian warga Balikpapan. Jalan-jalan utama tak lagi mampu menampung laju kendaraan yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan mobilitas logistik.
“Kemacetan tidak bisa hanya diselesaikan dengan rekayasa lalu lintas. Kita butuh jalur alternatif, pelebaran jalan, dan infrastruktur baru yang sesuai dengan lonjakan aktivitas yang akan datang,” kata Sabaruddin.
Lebih lanjut, ia menyoroti dampak pembangunan jalan tol Balikpapan–IKN terhadap ruas-ruas jalan lokal yang mulai terasa bebannya. Di mata Sabaruddin, megaproyek sekelas jalan tol tak boleh berdiri sendiri.
Pemerintah pusat, menurutnya, wajib hadir untuk memastikan bahwa pembangunan utama tidak menekan atau memperburuk kondisi infrastruktur pendukung di sekitarnya.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, jelas tidak cukup. Pemerintah pusat harus turun tangan lebih aktif. Ini bukan hanya tentang Balikpapan, ini tentang kesiapan nasional menyambut ibu kota baru,” ujarnya.
Di balik segala kritik dan seruannya, tersimpan harapan besar dari seorang legislator daerah yang telah menyaksikan denyut kota ini bertahun-tahun. Ia membayangkan Balikpapan bukan sekadar menjadi gerbang masuk IKN, tetapi juga menjadi kota modern yang nyaman, teratur, dan berdaya saing tinggi.
“Infrastruktur adalah kunci. Kita harus pastikan konektivitas dengan IKN terjaga dengan baik demi kelancaran aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik,” pungkasnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
