UpdateNusantara.id, Samarinda – Malam di pedalaman Kalimantan Timur tak selalu ditemani gemerlap lampu jalan. Di banyak titik, gelap masih mendominasi, membuat perjalanan di jalan provinsi terasa seperti melintasi lorong waktu tanpa arah. Namun, dari ruang rapat Komisi III DPRD Kaltim, sebuah komitmen lahir, masyarakat tak boleh terus dibiarkan berjalan dalam gelap.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyuarakan hal itu dengan nada tegas namun penuh empati. Ia menyatakan dukungan penuhnya terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim dalam program pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rambu lalu lintas yang masih sangat terbatas, terutama di kawasan pelosok.
“Refocusing anggaran silakan dilakukan, tapi jangan pernah menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Kalau perlu, kurangi saja perjalanan dinas dan acara seremonial,” ujar Abdulloh, menyentil kebiasaan lama yang menurutnya sudah tak relevan di tengah kebutuhan mendesak masyarakat.
Pernyataan itu muncul saat pembahasan Rencana Kerja (Renja) Dishub untuk tahun 2025-2026. Menurut Abdulloh, anggaran yang dialokasikan jauh dari kata cukup.
Keluhan warga dari hasil reses anggota dewan kerap tak bisa langsung ditindaklanjuti, bukan karena Dishub tak mampu bekerja, melainkan karena dana yang terlalu minim untuk membiayai kebutuhan dasar transportasi.
“Dishub sudah bekerja maksimal, kami tahu itu. Tapi kami juga tahu mereka dibatasi kemampuan fiskal. Inilah yang kami perjuangkan: supaya rakyat kita di pelosok juga bisa merasakan kehadiran negara,” katanya.
Bagi Abdulloh, infrastruktur bukan sekadar jalan dan lampu. Itu adalah simbol keadilan. Dan Kaltim, meski kaya dengan sumber daya, masih menyisakan banyak ketimpangan. Wilayah tertinggal, terutama yang jauh dari pusat kota, masih minim akses terhadap penerangan, sarana lalu lintas, bahkan listrik.
Ia juga menyebut bahwa dana Rp3 triliun yang digelontorkan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk elektrifikasi pedesaan belum cukup menambal kesenjangan tersebut.
“Kita bicara tentang kebutuhan dasar. Tentang anak-anak yang masih harus belajar di bawah cahaya pelita. Tentang warga yang harus menempuh jalan gelap setiap hari,” tutur Abdulloh.
Komisi III, ujarnya, tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat menjadi prioritas, bukan sekadar catatan administratif.
“Anggaran harus berpihak. Dan keberpihakan itu harus bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.
Di Kalimantan Timur yang masih diselimuti ketimpangan cahaya dan akses, suara dari gedung dewan seperti ini menjadi harapan. Bukan sekadar untuk lampu di tikungan jalan, tapi untuk terang masa depan yang lebih adil bagi semua. (HM/Adv/DPRDKaltim)
