UpdateNusantara.id, Penajam Paser Utara – Langit Sepaku siang itu tampak cerah, namun wajah-wajah yang hadir dalam peninjauan proyek pembangunan sekolah oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur tampak penuh catatan.
Di balik kunjungan yang tampak rutin itu, tersimpan keprihatinan mendalam atas kualitas pembangunan fasilitas pendidikan yang dinilai jauh dari harapan.
Selasa (6/5/2025), Ketua Pansus LKPj DPRD Kaltim Agus Suwandy, bersama dua anggota Pansus lainnya, Sugiyono dan Fadly Imawan, turun langsung meninjau sejumlah proyek sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Dua titik utama menjadi perhatian mereka: SMK Negeri 6 Semoi dan SMK Negeri 1 Bukit Raya di Kecamatan Sepaku—wilayah yang kini semakin strategis seiring kedekatannya dengan Ibu Kota Negara (IKN).
Di SMKN 6 Semoi, Pansus mendapati dua bangunan yang tengah dalam proses pengerjaan, satu workshop dan satu kantor. Sayangnya, bukan kemajuan yang disoroti, melainkan mutu bangunan yang dianggap di bawah standar, meski menelan anggaran lebih dari satu miliar rupiah.
“Bangunan workshop dengan biaya lebih dari Rp1 miliar sangat disayangkan, tidak memenuhi standar. Rekomendasi dari kami cukup banyak, khususnya agar bangunan ini bisa diperbaiki supaya benar-benar bisa digunakan siswa dengan nyaman, dan alat-alat di dalamnya bisa tersimpan dengan aman,” ungkap Agus Suwandy, seraya menelusuri lokasi.
Tak berhenti di sana, rombongan kemudian menuju SMKN 1 Bukit Raya. Sekilas, bangunan tampak lebih rampung. Namun, saat melangkah lebih dalam, gambaran yang berbeda terlihat. Salah satu bangunan aula terbengkalai karena kontrak kerja terputus. Toilet sekolah dalam kondisi rusak, dan kandang ternak sapi yang dibangun untuk praktik siswa pun dinilai tak layak pakai.
“Sayang kalau tidak bisa dimanfaatkan. Kontrak putus karena ketidakmampuan kontraktor, itu harus jadi bahan evaluasi. Toilet juga sudah lumayan hancur, dan kandang sapi, sepertinya dibangun seadanya,” keluh Agus.
Pansus DPRD Kaltim menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar formalitas. Mereka berkomitmen membawa temuan lapangan ini ke rapat evaluasi LKPj Gubernur, sebagai bentuk nyata fungsi pengawasan legislatif terhadap penggunaan anggaran daerah.
Agus berharap di tahun anggaran 2025 atau 2026, pembangunan yang terbengkalai bisa dilanjutkan-tentu dengan pengawasan yang lebih ketat dan pemilihan kontraktor yang lebih profesional.
“Kalau pendidikan ingin maju, fasilitasnya harus dipastikan memadai. Jangan setengah hati,” ujarnya.
Di tengah ambisi besar Kalimantan Timur sebagai penyangga IKN, cerita-cerita seperti ini menjadi pengingat, pembangunan bukan hanya soal anggaran, tapi soal komitmen dan tanggung jawab kepada generasi masa depan. (HM/Adv/DPRDKaltim)
