UpdateNusantara.id, Samarinda – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mewujudkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat lewat program Gratispol Kesehatan mendapat sambutan hangat dari Komisi IV DPRD Kaltim.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, program ini dianggap sebagai langkah strategis menuju pelayanan kesehatan universal.
Namun, di balik dukungan penuh tersebut, Komisi IV tak menutup mata pada sejumlah tantangan yang mesti diantisipasi agar program berjalan lancar dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pentingnya landasan regulasi yang kuat sebagai fondasi hukum pelaksanaan program.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menyebut rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi beberapa waktu lalu sebagai momen krusial untuk menggali progres dan kesiapan pelaksanaan Gratispol Kesehatan secara menyeluruh.
“Rapat ini menjadi ruang jawab atas kegelisahan masyarakat yang menanti realisasi janji besar pemerintah soal akses kesehatan gratis,” ujar Baba dengan nada serius.
Dia menegaskan, meski keinginan untuk segera menerapkan program sangat kuat, keberadaan dasar hukum menjadi syarat mutlak agar pelaksanaan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kita juga mau terapkan sekarang, tapi kalau belum ada dasar hukumnya ya bikin repot kita,” tambah Baba.
Menurut Baba, Pemprov Kaltim saat ini tengah menunggu hasil koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, sebagai langkah memastikan program ini bukan hanya cepat berjalan, tapi juga tepat sasaran dan sah secara hukum.
“Sebaik apapun niatnya, kami ingin program ini dijalankan dengan tertib dan sah secara hukum. Karena ini menyangkut dana publik dan hak masyarakat,” tegas Baba.
Program Gratispol Kesehatan ini menjadi harapan besar bagi warga Kaltim yang selama ini menghadapi kendala akses dan biaya dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Dengan regulasi yang jelas dan implementasi yang profesional, diharapkan program ini mampu menjawab kebutuhan tersebut sekaligus memperkuat sistem kesehatan daerah. (HM/Adv/DPRDKaltim)
