UpdateNusantara.id, Samarinda – Mahakam Ulu bukan sekadar nama di peta Kalimantan Timur. Ia adalah batas—batas harfiah sekaligus simbolik—dari sebuah provinsi yang tengah melaju dalam bayang-bayang ibu kota negara baru.
Di balik hutan lebat dan aliran Sungai Mahakam yang mengular, tersembunyi cerita tentang keterasingan yang belum tuntas dijawab oleh pembangunan.
Apansyah, anggota Komisi III DPRD Kaltim, bukan kali pertama mengangkat suara untuk Mahulu. Baginya, Mahakam Ulu adalah cermin paling jujur tentang bagaimana pembangunan bisa berjalan pincang.
Saat proyek jalan tol Samarinda–Bontang dielu-elukan sebagai wajah baru Kaltim, Mahulu masih bergulat dengan jalan tanah, longsor, dan akses yang tak menentu.
“Kita memang terus dorong peningkatan infrastruktur jalan. Tapi yang harus diingat, masih ada daerah seperti Mahulu yang kondisinya jauh dari layak. Ini butuh perhatian khusus,” katanya suatu siang, ketika ditemui di sela-sela rapat kerja.
Kata-kata Apansyah bukan keluhan kosong. Di Mahulu, jalan bukan hanya infrastruktur—ia adalah urat nadi kehidupan. Ketika rusak, bukan hanya kendaraan yang berhenti, tetapi juga pengiriman logistik, mobilisasi tenaga medis, hingga keberlangsungan pendidikan.
“Masalahnya bukan sekadar jalan rusak. Ini soal akses hidup masyarakat. Jalan di sana adalah jalur satu-satunya. Kalau rusak, semuanya ikut lumpuh,” tegasnya, kali ini dengan nada lebih berat.
Di tengah semangat Pemerintah Provinsi Kaltim yang menargetkan perbaikan total jalan dalam tiga tahun ke depan, suara Apansyah terdengar seperti pengingat yang nyaring: pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal pemerataan.
Ia menyoroti bagaimana proyek-proyek besar cenderung mengalir ke daerah-daerah yang secara ekonomi strategis, sementara kawasan 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar—seperti Mahulu, tetap menunggu giliran yang tak kunjung tiba.
“Pembangunan jalan tol kita dorong, tentu. Tapi Mahulu juga harus jadi prioritas. Jangan sampai Kaltim maju di satu sisi, tapi timpang di sisi lain,” ujarnya.
Bagi Apansyah, keadilan pembangunan bukan jargon. Ia berharap ada skema intervensi khusus bagi wilayah yang secara geografis dan sosial lebih rentan. Kaltim, katanya, tak bisa benar-benar disebut maju jika masih ada masyarakat yang tak tersentuh akses dasar.
“Jangan sampai Mahulu dan daerah sejenisnya hanya disebut saat kampanye, tapi dilupakan saat pembagian anggaran,” tukasnya, sembari menutup pembicaraan. (HM/Adv/DPRDKaltim)
