UpdateNusantara.id, Samarinda – Di tengah kabar baik tentang tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di beberapa daerah Kalimantan Timur—seperti Bontang dan Kutai Timur—terselip kekhawatiran yang tak kalah besar. Kekhawatiran bahwa langkah maju itu bisa terhenti sewaktu-waktu jika tak ada tangan yang terus menopang.
Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, membuka lembaran itu dengan nada yang tak sedang menggugat, tapi mengingatkan. Ia melihat geliat kemajuan layanan kesehatan daerah justru terancam melambat karena kurangnya peran aktif dari pemerintah provinsi.
“Ketika provinsi melepas tangan, maka daerah yang sudah maju akan kehabisan daya dorong. Sementara yang belum jalan tetap tertinggal. Akhirnya, ketimpangan layanan makin lebar,” ujar Agusriansyah saat ditemui di ruang kerjanya di Samarinda.
UHC, dalam pandangannya, bukan semata data pencapaian yang bisa dipamerkan dalam presentasi tahunan. Ia adalah titik awal dari tanggung jawab kolektif, dari provinsi hingga kabupaten, dari legislatif hingga masyarakat.
Menurutnya, cara pandang bahwa daerah yang telah berhasil seharusnya bisa mandiri sepenuhnya justru menyesatkan.
“Kalau provinsi menarik dukungan dengan dalih ‘daerah sudah mampu’, itu pendekatan yang keliru,” ujarnya.
“Justru yang sudah progresif perlu dibantu agar bisa menarik yang lain ikut maju,” tambahnya.
Ia mencontohkan, tekanan anggaran di level kabupaten/kota sangat nyata, terutama ketika biaya layanan kesehatan terus meningkat.
Bontang dan Kutai Timur mungkin bisa bertahan sejenak dengan modal semangat dan inisiatif lokal, namun tanpa sokongan kebijakan dan insentif dari provinsi, banyak inovasi akan terpaksa berhenti di tengah jalan.
Di balik desakannya, Agusriansyah membawa satu tawaran: skema insentif berbasis kinerja. Menurutnya, ini bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan investasi untuk sistem kesehatan yang adil dan berkelanjutan.
“Daerah yang berhasil menjangkau warganya dengan layanan kesehatan layak harus diberi ruang untuk berkembang. Jangan sampai mereka justru merasa ditinggalkan hanya karena sudah dianggap ‘berhasil’,” imbuhnya.
Baginya, keberhasilan satu daerah adalah peluang untuk menyulut inspirasi bagi daerah lain—bukan alasan untuk memutus dukungan.
UHC, tegasnya di akhir wawancara, bukan garis akhir. Ia adalah awal dari kerja panjang dan rumit untuk memastikan bahwa setiap warga Kalimantan Timur, tanpa kecuali, bisa mendapat layanan kesehatan yang layak, manusiawi, dan berkesinambungan. (HM/Adv/DPRDKaltim)
