UpdateNusantara.id, Samarinda – Di tengah euforia pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menggema hingga ke pelosok Kalimantan Timur, ada wilayah yang tetap berjalan di tempat.
Kabupaten Paser, yang terletak di selatan provinsi ini, masih berjibaku dengan persoalan yang seharusnya sudah lama selesai: jalan rusak.
Bagi warga Paser, lubang-lubang menganga di ruas-ruas jalan utama bukanlah pemandangan baru. Mereka telah terbiasa dengan guncangan, debu beterbangan, dan rasa waswas saat melintasi jalan yang lebih layak disebut jalur perjuangan.
Sementara proyek-proyek megastruktur mengubah wajah utara Kalimantan, Paser justru tampak seperti halaman belakang yang dilupakan.
“Kalau status jalannya saja tidak jelas, siapa yang mau turun tangan?” ujar Abdurrahman KA, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim. Suaranya terdengar tegas, namun tak bisa menyembunyikan nada keprihatinan.
Menurut Abdurrahman, setidaknya ada delapan ruas jalan vital di Paser yang hingga kini status pengelolaannya belum jelas: apakah tanggung jawab pusat, provinsi, atau kabupaten. Kekaburan ini menjelma menjadi penghambat utama dalam pengucuran anggaran dan pelaksanaan perbaikan.
Padahal, jalan-jalan tersebut bukan sekadar penghubung. Ia menjadi urat nadi yang mengalirkan hasil pertanian, membuka akses ke wilayah pedalaman, dan menjadi jalur utama bagi anak-anak menuju sekolah serta warga yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Pembangunan itu bukan hanya soal membangun gedung tinggi atau jalan tol besar. Tapi juga soal memastikan akses dasar bagi masyarakat,” tambahnya.
Langkah Pemkab Paser untuk menyurati pemerintah pusat dan memperjuangkan agar beberapa ruas jalan masuk dalam skema pendanaan nasional, menurut Abdurrahman, patut diapresiasi. Namun tanpa dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kaltim, perjuangan itu ibarat mendayung di tengah arus deras.
“Paser ini bukan daerah pinggiran. Ia berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan dan punya potensi ekonomi besar. Tapi kalau aksesnya terganggu, bagaimana mau bicara pengembangan?” ucapnya.
Di sisi lain, keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar ini dinilai mencerminkan ketimpangan yang lebih besar: soal keberpihakan. Ketika sebagian wilayah menikmati limpahan proyek dan perhatian, yang lain harus puas dengan janji-janji yang tak kunjung menampakkan bentuk.
“Infrastruktur itu wujud kehadiran negara. Kalau jalan saja tidak bisa dilalui, lalu bagaimana masyarakat bisa merasa menjadi bagian dari pembangunan?” katanya.
Abdurrahman memastikan, Komisi III DPRD Kaltim akan membawa isu ini ke dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang. Delapan ruas jalan yang selama ini dibiarkan terabaikan, menurutnya, harus masuk dalam daftar prioritas provinsi.
“Sudah waktunya Paser berhenti menjadi wilayah yang hanya disebut dalam janji, tapi diabaikan dalam aksi,” tegasnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
