UpdateNusantara.id, Samarinda – Di tengah polemik yang bergulir soal metode kontrasepsi permanen seperti vasektomi, satu hal menjadi terang: masyarakat masih belum sepenuhnya siap berdiskusi terbuka tentang hak atas tubuh dan keputusan reproduksi.
Di balik perdebatan medis dan moral, tersimpan kegelisahan yang lebih dalam—tentang ketidaktahuan, tekanan sosial, hingga minimnya ruang edukasi yang aman.
Bagi Andi Satya Adi Saputra, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, kontroversi seputar vasektomi bukanlah hal mengejutkan. Sebagai seorang legislator sekaligus dokter, ia memandang persoalan ini sebagai cerminan rendahnya literasi kesehatan reproduksi di tengah masyarakat.
“Vasektomi itu bukan hal tabu, tapi bukan juga hal sepele,” ujarnya. “Yang penting adalah bagaimana orang diberikan ruang untuk memahami secara utuh, lalu mengambil keputusan tanpa tekanan,” bebernya.
Andi Satya menekankan bahwa di balik setiap keputusan medis, terlebih yang berkaitan dengan sistem reproduksi, harus ada informasi yang lengkap, jernih, dan bebas dari intervensi. Bukan semata karena anjuran program atau tekanan ekonomi, apalagi target statistik.
“Pilihan medis apa pun, termasuk vasektomi, harus didasari pemahaman, bukan karena paksaan atau ketidaktahuan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa negara, termasuk pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses pada edukasi reproduksi yang adil dan berimbang.
Dalam kacamata Andi Satya, polemik vasektomi seharusnya bukan menjadi alasan untuk menutup diskusi, tetapi justru menjadi pintu masuk untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak-hak reproduksi dan otonomi tubuh. Ia menilai, terlalu lama isu kesehatan reproduksi dibalut oleh stigma, mitos, dan pendekatan yang terlalu teknokratis.
“Ini soal kedaulatan atas tubuh,” ucapnya serius. “Tugas kita adalah menjamin masyarakat punya informasi yang utuh agar keputusan mereka benar-benar milik mereka sendiri,” tuturnya.
Andi Satya juga menyerukan agar Dinas Kesehatan bersama pemangku kebijakan lainnya memperkuat layanan konseling dan edukasi yang inklusif, berbasis bukti, dan sensitif terhadap konteks sosial budaya. Menurutnya, kebijakan kesehatan tidak boleh hanya fokus pada angka, tetapi juga harus menghormati proses dan pilihan individu.
“Kalau kita ingin masyarakat benar-benar sehat, maka edukasi harus hadir lebih dulu. Edukasi yang bukan menggurui, tapi memberdayakan,” tutupnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
