UpdateNusantara.id, Balikpapan – Menyongsong tantangan pembangunan pasca pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengintensifkan upaya penguatan kemandirian fiskal daerah.
Salah satu langkah konkret dilakukan dengan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Wilayah Balikpapan pada Rabu (4/6/2025).
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, didampingi Wakil Ketua I, Ekti Imanuel, rombongan disambut langsung Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati.
Pertemuan ini menjadi momen evaluasi capaian pendapatan pajak semester pertama sekaligus merumuskan strategi optimalisasi penerimaan semester kedua.
Yenni menegaskan bahwa pajak adalah “tulang punggung” APBD, dan peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas utama demi menopang kebutuhan pembangunan yang kian kompleks.
“Kita harus melihat data riil semester pertama. Bila ada hambatan, harus segera diatasi agar semester kedua pendapatan lebih maksimal,” ujarnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada tingkat kepatuhan perusahaan besar di sektor pertambangan dan kelapa sawit. Ekti Imanuel mengingatkan perlunya pengawasan ketat dan verifikasi langsung oleh DPRD, terutama Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan.
“Informasi soal perusahaan yang belum patuh pajak harus kita tindaklanjuti secara serius agar potensi pendapatan daerah tidak bocor,” tegas Ekti.
Di sisi lain, Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD. Ia menyoroti animo positif masyarakat terhadap program relaksasi pajak yang akan berakhir Juni ini sebagai bukti keberhasilan pendekatan pelayanan.
“Pelayanan yang baik masih menjadi kunci utama mendorong kepatuhan pajak,” ujar Ismiati.
Kunjungan ini melibatkan sejumlah anggota Banggar DPRD Kaltim lainnya, seperti Firnadi Ikhsan, Agusriansyah Ridwan, Sarkowi Zahry, hingga Damayanti dan Sapto Setyo Pramono, yang kompak menegaskan pentingnya hasil evaluasi ini menjadi bahan strategis dalam pembahasan anggaran perubahan dan RAPBD 2026.
Dengan pengawasan ketat dan kebijakan yang responsif, diharapkan sektor pajak daerah bisa menjadi sumber pendapatan yang lebih optimal, mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltim. (HM/Adv/DPRDKaltim)
