UpdateNusantara.id, Samarinda – Di balik sambutan hangat atas hadirnya nahkoda baru di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD berdiri sebagai penyeimbang yang tak ingin larut dalam euforia.
Bagi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, 100 hari kerja pertama bukanlah ruang untuk sekadar citra, melainkan ujian awal dari komitmen nyata.
“Banyak program prioritas yang dijanjikan gubernur. Kami di DPRD ingin memastikan bahwa semua itu betul-betul terlaksana, bukan sekadar pencitraan awal masa jabatan,” tegas Nanda, politisi PDI Perjuangan itu.
Pasangan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji datang dengan sederet janji perubahan. Dua di antaranya—Gratispol dan Jospol—menjadi sorotan publik sebagai inovasi pelayanan publik yang digadang-gadang akan memudahkan urusan rakyat. Tapi bagi DPRD, tepuk tangan belum cukup sebelum bukti di lapangan benar-benar terasa.
Saat ini, pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tengah berlangsung. Dokumen strategis inilah yang kelak menjadi kompas lima tahun perjalanan pemerintahan baru.
Nanda menyebut bahwa pembahasan ini penting untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, termasuk instruksi presiden dan sistem informasi Kemendagri.
“Penyesuaian anggaran yang dilakukan bukan berarti APBD Perubahan, tapi lebih ke arah sinkronisasi agar kebijakan pusat dan daerah sejalan,” jelasnya.
DPRD Kaltim, ujar Nanda, tak ingin terjebak dalam peran formalitas. Mereka berkomitmen bukan hanya mendukung, tetapi juga mengawal secara aktif, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur—tiga pilar yang menentukan wajah kesejahteraan rakyat Kaltim ke depan.
“Intinya, kami tidak hanya mendukung, tetapi juga mengawal. Evaluasi berkala harus dilakukan supaya masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat,” tukasnya.
Bagi Nanda, masa 100 hari adalah pintu masuk. Tapi sesudahnya, yang dibutuhkan adalah konsistensi, kejelasan arah, dan keberanian mengeksekusi janji dengan kerja nyata. Dalam semangat itu, DPRD menempatkan dirinya bukan sebagai penghalang, tetapi penjaga agar jalannya pemerintahan tidak melenceng dari harapan rakyat. (HM/Adv/DPRDKaltim)
