UpdateNusantara.id, Samarinda – Tepat 100 hari berlalu sejak Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji memimpin Kalimantan Timur, DPRD Kaltim mulai memberikan sorotan kritis terkait kinerja awal pemerintahan baru ini.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menyebut bahwa meski sejumlah program telah dikenalkan ke publik, fase 100 hari pertama ini sejatinya masih berada pada tahap awal pembentukan arah kebijakan. Belum banyak capaian nyata yang bisa diukur secara signifikan.
“100 hari pertama adalah masa konsolidasi, pemetaan program, serta penyesuaian internal birokrasi. Ini bukan waktu untuk mengejar capaian jangka pendek,” ujar Agus, sapaan akrabnya, dalam sebuah diskusi dengan awak media.
Agus menegaskan bahwa fase awal ini justru krusial untuk membangun fondasi kebijakan yang kokoh. Salah satu contoh nyata, lanjutnya, adalah program pendidikan gratis yang tengah digodok pemerintah provinsi.
“Pendidikan gratis bukan hal sederhana. Sistem, regulasi, dan kesiapan anggaran harus disiapkan dulu dengan matang. Yang penting sekarang sudah ada pondasinya,” jelas Agus.
Ia pun mengingatkan, penilaian lebih menyeluruh terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur baru bisa dilakukan setelah 200 hari kerja, ketika program-program mulai memperlihatkan hasil nyata di lapangan.
“Kita tidak bisa terus berada di fase wacana. Setelah 100 hari ini, harapannya pemerintah sudah mulai mengeksekusi kebijakan. Kalau sampai 200 hari belum ada progres, berarti memang ada hal yang perlu dikritisi lebih dalam,” kata Agus.
Menurutnya, masa transisi ini memang penuh tantangan, terutama dalam menyesuaikan sistem anggaran dan birokrasi lama dengan visi baru pemerintahan.
“Tahun depan, 2026, baru akan mulai terasa perbedaan kebijakan. Ini masa penyesuaian yang tidak bisa dipaksakan selesai dalam sekejap. Namun, publik tentu menanti bukti nyata dari eksekutif bahwa rancangan yang dibuat benar-benar dapat dijalankan,” pungkasnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
