UpdateNusantara.id, Samarinda – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) terima sejumlah akademisi (Dosen) dari Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman (Unmul) yang berkunjung untuk melakukan audiensi, Kamis (2/3/2023)
Audiensi ini digelar dalam rangka penyampaian usulan dan pandangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan, pangakomodasian dan perlindungan Desa Adat Dayak di Benua Etam oleh akademisi (Dosen) Hukum Unmul.
Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub memaparkan sejauh ini memang belum ada regulasi sebagai payung hukum yang mengatur keberadaan Desa Adat Dayak di Kaltim.
“Kami pasti akan akomodir usulan yang disampaikan para akademisi (Dosen) Unmul tadi,” papar Rusman saat diwawancarai oleh awak media.
Lebih lanjut, ia meminta kepada para akademisi (Dosen) Fakultas Hukum untuk memperkuat lagi kajian akademis dari usulan Perda tersebut. Terutama kaitannya dengan perbedaan prinsip dasar antara Desa Budaya dan Desa Adat.
“Setelah disampaikan dalam pertemuan, kami Bapemperda juga meminta agar diperkuat lagi kajian akademisnya,” pinta Rusman yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Di sisi lain, dirinya menilai, juga penting untuk memperhatikan potensi masalah-masalah yang akan timbul sebagai dampak dari dibentuknya Perda ini, baik itu masalah benturan kepentingan, mekanisme pembentukan Desa Adat, struktur kepemimpinannya serta status kelembagaannya.
“Ini penting untuk dikaji lebih mendalam, supaya tidak multitafsir dan menimbulkan masalah-masalah baru. Jangan sampai dari dibentuknya Perda ini menimbulkan konflik antara Desa Adat dan Desa pada umumnya,” tutupnya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
