UpdateNusantara.id, Samarinda – Suasana di Studio 2 TVRI Kalimantan Timur malam itu lebih dari sekadar formalitas tayangan publik. Di balik sorot lampu dan layar bertuliskan Dialog Publika, hadir satu pertanyaan yang menggantung di benak ribuan warga: Ada apa dengan BBM di Kaltim?
Pertanyaan itu bukan isapan jempol. Dalam beberapa pekan terakhir, warga mengeluhkan kendaraan mereka rusak usai mengisi bahan bakar. Mesin mendadak mati, performa menurun drastis, hingga biaya servis yang tak murah, semua menumpuk jadi kegelisahan yang tak bisa lagi dibungkam.
Menyikapi keresahan itu, Dialog Publika menghadirkan diskusi terbuka yang memadukan suara rakyat dan tanggapan otoritas. Duduk sebagai salah satu narasumber utama, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis tampil dengan nada tegas dan mata yang memancarkan keprihatinan.
“Kami tidak bisa diam. Ini bukan sekadar isu teknis. Ini menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan publik yang layak,” ujarnya dalam siaran yang disiarkan langsung.
Didampingi oleh Kepala Dinas ESDM Bambang Arwanto dan teknisi mesin Nanang Hafif, serta dua narasumber daring dari Pertamina dan Ombudsman, diskusi berjalan tajam dan menyentuh inti persoalan. Dipandu jurnalis TVRI, Dwi Rahma, acara itu jadi cermin bagaimana media publik mengangkat suara rakyat dalam ruang yang terbuka.
Nanda, begitu ia akrab disapa, menjelaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Provinsi telah menekan Pertamina untuk mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah pembukaan bengkel gratis di sejumlah wilayah terdampak, sebagai bentuk tanggung jawab awal.
Namun, bagi Nanda, solusi semacam itu belum menyentuh akar masalah. “Bengkel gratis itu bentuk tanggung jawab, tapi bukan penyelesaian. Kita harus tahu apa sebenarnya kandungan BBM yang menyebabkan kerusakan. Uji laboratorium harus dilakukan secara independen dan hasilnya harus transparan,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Langkah-langkah koordinasi terus berjalan. DPRD, Pemprov, aparat hukum, Pertamina Kilang Balikpapan hingga distributor Patraniaga telah duduk satu meja. Tapi masyarakat menanti bukan hanya rapat, mereka butuh kepastian.
“Kami terus tanyakan progresnya. Kita tidak ingin masalah ini berlalu begitu saja. Kepercayaan publik harus dikembalikan,” kata Nanda, mengingatkan bahwa pengawasan tak akan berhenti pada janji-janji manis.
Bagi warga Kalimantan Timur, persoalan BBM bukan hanya soal mogok di pinggir jalan. Ini menyangkut mobilitas, ekonomi, bahkan keselamatan. Bayangkan jika bahan bakar bermasalah digunakan oleh ambulans, kendaraan logistik, atau alat pertanian? Dampaknya bisa menjalar ke banyak lini kehidupan.
“Ini bukan cuma tentang mesin rusak. Ini soal bagaimana negara hadir dalam kebutuhan paling mendasar masyarakatnya,” tutup Nanda, menatap kamera, menyampaikan pesan pada siapa pun yang menonton bahwa suara publik tak boleh diabaikan. (HM/Adv/DPRDKaltim)
