UpdateNusantara.id, Tenggarong — Tambahan beban keuangan akibat rekrutmen ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor pendidikan membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara harus menerapkan langkah efisiensi dalam struktur anggaran tahun 2025. Dari total anggaran Rp2,2 triliun, lebih dari 80 persen dialokasikan untuk belanja gaji dan operasional pegawai.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, menjelaskan bahwa kondisi ini memaksa pihaknya melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos pengeluaran untuk menjaga kelangsungan program prioritas.
“Efisiensi yang kami lakukan mencapai sekitar Rp30 miliar sampai Rp40 miliar. Kami mengurangi kegiatan perjalanan dinas dan mengevaluasi semua pos pengeluaran yang dinilai kurang efektif,” jelasnya.
Dengan adanya efisiensi tersebut, dana yang tersisa tetap difokuskan untuk mendukung berbagai program strategis seperti pengadaan alat bantu belajar, pelatihan peningkatan kapasitas guru, serta pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana sekolah.
Thauhid menekankan bahwa efisiensi ini tidak berarti memangkas program inti. Sebaliknya, ini merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan mutu pendidikan di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Ia mengingatkan bahwa penilaian terhadap anggaran seharusnya tidak hanya berdasarkan pada nominal, tetapi juga efektivitas dan dampak program yang dijalankan.
“Kami tetap berkomitmen menjaga agar semua program peningkatan mutu pendidikan tidak terganggu meski ruang fiskal sangat terbatas,” katanya.
Lebih lanjut, Thauhid mengajak masyarakat untuk memahami bahwa anggaran pendidikan harus dikelola secara cermat dan berorientasi pada hasil. Ia mengatakan, meski tampak besar, mayoritas anggaran tersebut sudah dialokasikan untuk kebutuhan rutin yang tidak bisa ditunda.
“Jangan hanya melihat dari besarnya nominal, tetapi lihat juga kemana dana itu digunakan, dan seberapa besar dampaknya bagi pendidikan kita,” tutupnya.
Melalui pendekatan efisiensi yang bijak, Disdikbud Kukar berupaya memastikan bahwa layanan pendidikan tetap berjalan dan berdampak langsung bagi kemajuan dunia pendidikan daerah. (Ky/Adv/DiskominfoKukar)
