UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Rencana masuknya taksi berargometer Blue Bird ke Samarinda mendorong DPRD meminta pemerintah daerah menyiapkan pengaturan transportasi yang adil.
Kehadiran operator baru diharapkan tidak mempersempit peluang usaha maupun mengancam pendapatan pengemudi angkutan lokal yang selama ini melayani penumpang di Kota Tepian.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menekankan bahwa rencana penambahan layanan transportasi harus mempertimbangkan kondisi pelaku usaha yang sudah lebih dahulu beroperasi.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan persaingan berlangsung secara sehat tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha daerah.
Viktor berpandangan, terbukanya kesempatan investasi bagi perusahaan dari luar daerah tetap perlu diimbangi dengan keberpihakan terhadap potensi lokal. Penggunaan kendaraan serta keterlibatan pengusaha setempat menjadi salah satu aspek yang patut dipertimbangkan dalam kebijakan transportasi.
“Semua peluang usaha memang terbuka untuk siapa saja. Tapi pesan saya kepada Wali Kota, utamakan pengusaha lokal. Utamakan kendaraan lokal,” ujar Viktor.
Ia menjelaskan, persoalan yang berpotensi muncul tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya armada taksi berargometer. Kehadiran operator baru juga perlu dilihat dalam konteks persaingan dengan angkutan kota, taksi konvensional, serta transportasi berbasis aplikasi yang telah lebih dulu melayani masyarakat.
“Tanpa aturan operasional yang jelas, persaingan antarpelaku transportasi dikhawatirkan memicu persoalan di lapangan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada hubungan antaroperator hingga perselisihan di antara pengemudi yang sama-sama mengandalkan jumlah penumpang untuk memperoleh penghasilan,” terangnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, Viktor mengusulkan agar Pemkot Samarinda mempelajari pola pengelolaan transportasi umum di Kota Bogor. Ia menilai pengalaman daerah lain dapat dijadikan bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan yang mampu mengakomodasi perkembangan layanan transportasi sekaligus menjaga keberlangsungan angkutan kota.
“Pemerintah kota harus jeli melihat ini, supaya tidak ada gesekan di lapangan. Terutama antar pengusaha, antar sopir, dan antar kendaraan angkot,” tegasnya.
Viktor juga mengingatkan bahwa penambahan jumlah kendaraan belum tentu diikuti peningkatan permintaan masyarakat terhadap transportasi umum. Apabila jumlah armada terus bertambah sementara penumpang tidak mengalami pertumbuhan sebanding, para pengemudi berisiko menghadapi persaingan yang semakin berat untuk mendapatkan pelanggan.
Atas dasar itu, ia meminta pemerintah menyiapkan skema penataan yang tidak hanya berorientasi pada penambahan layanan, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan mobilitas warga dan kondisi ekonomi pengemudi. Pembagian ruang operasional yang jelas dinilai dapat membantu mencegah benturan kepentingan antarmoda transportasi.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda masih melakukan kajian terhadap rencana pengoperasian taksi berargometer Blue Bird. Pemerintah perlu memastikan layanan tersebut dapat berjalan tanpa menimbulkan gangguan lalu lintas maupun persoalan dengan angkutan sewa khusus (ASK) yang telah beroperasi di Samarinda.
Berdasarkan master plan transportasi Samarinda, tersedia kuota sekitar 100 unit untuk layanan taksi berargometer. Sementara itu, Blue Bird telah beroperasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan layanan perjalanan yang mencakup kawasan bandara dan pusat perbelanjaan.
Dengan kajian yang masih berlangsung, Viktor berharap pemerintah tidak hanya melihat peluang penambahan operator sebagai bagian dari pengembangan transportasi kota. Perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dan kepastian persaingan yang sehat juga perlu menjadi pertimbangan agar kehadiran layanan baru tidak merugikan pengemudi yang telah menggantungkan hidup pada sektor tersebut. (MRD/Adv/DPRDSamarinda)
