UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pembaruan data tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda diminta tidak dilakukan secara serampangan.
DPRD Samarinda mengingatkan perubahan kategori desil harus mencerminkan keadaan ekonomi warga yang sebenarnya agar masyarakat yang masih membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Passie, mengatakan akurasi data menjadi bagian penting dalam menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial.
Sebab, perubahan posisi desil dapat berdampak langsung terhadap status seseorang dalam sejumlah program bantuan pemerintah.
Ia meminta setiap perubahan kategori dilandasi indikator yang jelas serta dapat diuji. Menurutnya, pembaruan data tidak cukup hanya mengandalkan perubahan administrasi, tetapi perlu melihat kondisi masyarakat secara nyata.
“BPS saat ini memang sedang melakukan Sensus Ekonomi untuk memperbaiki desil-desil tadi. Tetapi setiap perubahan harus berdasarkan indikator yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Novan.
Novan menyoroti kemungkinan adanya warga yang mengalami perubahan desil meskipun kehidupan ekonominya relatif tidak berubah. Kondisi seperti itu, menurutnya, harus mendapat perhatian karena kenaikan kategori dapat berpengaruh terhadap bantuan yang sebelumnya diterima.
Ia mencontohkan warga yang semula berada di desil 1 lalu masuk kategori lebih tinggi. Perubahan tersebut semestinya memiliki alasan yang dapat dibuktikan, terutama jika status barunya berpotensi membuat warga tidak lagi masuk dalam sasaran bantuan.
“Kalau seseorang sebelumnya masuk desil 1, kemudian tiba-tiba naik ke desil berikutnya, tentu harus ada penjelasannya. Kecuali memang ada perubahan ekonomi yang signifikan, misalnya mendapat warisan atau kondisi ekonominya memang sudah jauh lebih baik,” ujarnya.
Menurut Novan, penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat juga tidak bisa hanya dilihat dari pendapatan bulanan. Sejumlah aspek lain perlu diperhitungkan, seperti kondisi tempat tinggal, aset yang dimiliki, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, hingga keadaan sosial ekonomi lainnya.
Karena itu, warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat mengajukan pembaruan data. Namun, pengajuan tersebut tetap harus melewati pemeriksaan dan memenuhi indikator yang telah ditentukan.
“Pengajuan perbaikan desil tentu bisa dilakukan kalau memang kondisinya tidak sesuai. Tetapi bukan berarti setiap pengajuan otomatis diterima. Harus ada kategorinya dan memenuhi indikator yang ditentukan, misalnya karena terkena PHK atau kondisi tertentu lainnya,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD Samarinda meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada warga yang sudah masuk kategori miskin. Kelompok masyarakat yang masih berada di atas garis kemiskinan tetapi memiliki risiko tinggi mengalami penurunan ekonomi juga perlu masuk dalam pemantauan.
Novan menilai kehilangan pekerjaan menjadi salah satu faktor yang dapat mengubah kondisi ekonomi keluarga secara cepat. Karena itu, informasi ketenagakerjaan dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemetaan kelompok rentan.
Ia mendorong adanya integrasi data antara pemerintah daerah, termasuk Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja. Data mengenai pekerja yang berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), misalnya, dapat menjadi informasi awal untuk mengantisipasi bertambahnya kelompok rentan.
“Jadi pendataannya jangan hanya melihat siapa yang sudah miskin. Kelompok yang berpotensi jatuh miskin juga harus dipantau. Kalau ada perusahaan yang terindikasi akan melakukan PHK, pekerjanya bisa masuk dalam kelompok rentan yang perlu diperhatikan,” pungkas Novan. (MRD/Adv/DPRDSamarinda)
