UpdateNusantara.id, Samarinda – Di balik hiruk-pikuk pembangunan Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara, masih terselip potret kesenjangan yang menyayat, terutama dalam hal layanan kesehatan.
Bagi warga di Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan daerah-daerah pedalaman lainnya, fasilitas medis layaknya kemewahan yang jauh dari jangkauan.
Namun kini, secercah harapan mulai menyinari ujung-ujung provinsi. Pemerintah pusat meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), sebuah inisiatif yang diharapkan mampu menjangkau hingga titik-titik terpencil Kalimantan Timur.
Bagi dr. Andi Satya Adi Saputra, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim yang juga seorang dokter, program ini lebih dari sekadar pemeriksaan rutin—ini adalah momentum strategis untuk memperbaiki fondasi layanan kesehatan yang timpang.
“Program ini menjadi kesempatan kita untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan yang masih tertinggal,” ungkapnya saat ditemui di Samarinda, dengan nada penuh semangat.
Andi Satya tidak berbicara dari ruang kosong. Ia menyaksikan langsung betapa jauhnya kesenjangan antara kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda dengan kawasan seperti Mahakam Ulu. Di tempat-tempat itu, rumah sakit hanya mimpi, dan dokter adalah tamu yang datang sesekali.
“Harapannya, masyarakat di daerah terpencil bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang sama baiknya dengan yang ada di Samarinda dan Balikpapan,” tambahnya.
Namun, infrastruktur hanyalah salah satu sisi dari masalah besar. Kaltim saat ini masih kekurangan sekitar 2000 dokter, menurut data dari Dinas Kesehatan. Dan masalah terbesar terletak pada distribusinya, sebagian besar dokter menetap di perkotaan, sementara desa-desa hanya bisa berharap pada petugas kesehatan yang datang sewaktu-waktu.
“Ini menjadi tantangan besar. Bagaimana caranya kita memenuhi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya, terutama di daerah yang sulit dijangkau,” ujar Andi, matanya serius menatap jauh, seolah membayangkan peta besar Kalimantan Timur yang terbentang luas.
Ia menyadari bahwa dua fakultas kedokteran di Samarinda, Universitas Mulawarman dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur tidak akan cukup cepat untuk mengejar kebutuhan itu.
“Kalau hanya mengandalkan dua fakultas itu, kita butuh waktu 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan 2000 dokter,” katanya blak-blakan.
Sebagai solusi, ia mengusulkan dua hal, beasiswa kedokteran bagi putra daerah dan sistem penempatan dokter berbasis zonasi. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah jumlah, tetapi juga menjawab soal keberpihakan dan keberlanjutan layanan.
“Kalau anak-anak dari pelosok diberi beasiswa, mereka lebih besar kemungkinan untuk kembali dan mengabdi di kampung halamannya,” tutup Andi. (HM/Adv/DPRDKaltim)
