UpdateNusantara.id, Samarinda – Dari ruang sidang DPRD Kaltim, satu suara perempuan terdengar menembus riuhnya dinamika politik. Syarifatul Sya’diah, anggota Komisi III DPRD Kaltim, angkat bicara soal sesuatu yang sering luput dari sorotan publik: kurangnya penyelarasan program pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Selama ini program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga kabupaten dan kota. Padahal seharusnya ini bisa disinkronkan sejak tahap perencanaan,” ujarnya lantang, membuka realita yang terjadi di balik lembar rencana kerja pemerintah.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Berau, Kutai Timur, dan Bontang—tiga wilayah yang terus bertumbuh—Syarifatul membawa keresahan warganya ke meja parlemen. Bukan sekadar kritik, tetapi ajakan untuk membangun sinergi dari hulu: perencanaan.
Ia menyarankan agar rapat koordinasi rutin antara Gubernur, Sekretaris Daerah, Bappeda, serta DPRD menjadi agenda wajib. Bukan formalitas belaka, tapi ruang menyatukan arah dan visi.
“Kalau program dirancang bersama sejak awal, pembangunan akan lebih terarah dan efisien. Tidak ada lagi program dobel yang memboroskan anggaran,” jelasnya, dengan nada yang mencerminkan urgensi.
Baginya, penyelarasan tidak hanya soal efisiensi. Ini soal keadilan pembangunan. Soal memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran membawa manfaat nyata untuk masyarakat.
Tak hanya itu, Syarifatul juga mendorong keterlibatan sektor swasta. Ia menyebut bahwa program unggulan Pemprov seperti “gratis pol” dan “jos pol” harus ditopang dengan dukungan konkret dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim.
“Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas. Harus ada dukungan nyata dari swasta dan masyarakat,” tegasnya.
Terlebih, dalam situasi fiskal yang makin menantang—dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun—keterpaduan program dan kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan, bukan pilihan.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak,” ujarnya menutup pembicaraan.
Suara Syarifatul adalah pengingat bahwa pembangunan bukan sekadar proyek demi proyek. Tapi proses menyatukan kepentingan, memaksimalkan potensi, dan yang paling penting—mendengarkan suara rakyat di seluruh pelosok Kaltim. (HM/Adv/DPRDKaltim)
