AdvertorialDPRD KALTIM

DPRD Kaltim Belum Sepakati Skema MYC, Hasanuddin Mas’ud Soroti Kesiapan Proyek dan Anggaran

×

DPRD Kaltim Belum Sepakati Skema MYC, Hasanuddin Mas’ud Soroti Kesiapan Proyek dan Anggaran

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto : MRD)
Example 468x60

UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Rencana pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) menggunakan skema kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) belum mendapat keputusan akhir dari DPRD Kaltim yang meminta pemerintah provinsi melengkapi berbagai kajian sebelum memberikan persetujuan.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan pembahasan usulan MYC masih berlangsung. Menurutnya, DPRD perlu memastikan skema pengerjaan yang dipilih benar-benar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta kesiapan proyek di lapangan.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang masih menjadi perhatian adalah penentuan pola kontrak. Pemerintah perlu mempertimbangkan apakah pekerjaan dilakukan melalui kontrak tahun jamak atau kontrak tahunan (single-year).

“Pembahasan memang sudah berjalan, tetapi keputusan mengenai penggunaan MYC atau kontrak satu tahun belum ditetapkan. Ini juga baru dibicarakan sekarang, sehingga masih perlu pendalaman,” kata Hasanuddin.

Politisi yang akrab disapa Hamas itu menilai, skema MYC dapat menjadi pilihan untuk proyek infrastruktur yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang. Dengan kontrak selama tiga tahun, pembangunan diharapkan memiliki kepastian tahapan sehingga tidak harus berulang kali melalui proses tender setiap tahun.

Menurutnya, pola kontrak tahunan berpotensi membuat penyelesaian pekerjaan terhambat apabila proses lelang mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyebabkan proyek tidak selesai sesuai target.

“Kalau pengerjaannya diberikan waktu tiga tahun, penyelesaian jalan bisa lebih terarah. Berbeda jika setiap tahun harus kembali melewati proses tender, karena ada risiko keterlambatan yang membuat pekerjaan ikut tertunda,” jelasnya.

Kendati demikian, Hamas menegaskan DPRD tidak ingin terburu-buru menyetujui skema tersebut. Pemerintah diminta memastikan seluruh persyaratan teknis dan administratif terpenuhi, termasuk kajian lingkungan, status serta pembebasan lahan, dan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

Ia menilai, kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar penting untuk menentukan apakah proyek layak dilaksanakan menggunakan kontrak multiyears.

“Jangan sampai hanya melihat kebutuhan pembangunan. Kita juga harus mengetahui bagaimana dampak lingkungannya, kesiapan lahannya, serta apakah studi kelayakannya sudah tersedia,” tegasnya.

Di sisi lain, Hamas turut menyinggung adanya perubahan nilai usulan anggaran dari Pemprov Kaltim. Semula anggaran yang diajukan mencapai Rp1,28 triliun, kemudian mengalami penyesuaian menjadi Rp1,24 triliun. Perubahan nominal tersebut masih perlu dijelaskan dalam pembahasan bersama legislatif.

Ia memperkirakan kemampuan fiskal yang dapat dialokasikan untuk pembangunan melalui sektor pekerjaan umum dan penataan ruang berada di angka sekitar Rp4 triliun. Sementara kebutuhan pembiayaan proyek-proyek MYC yang tengah dibahas diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

Tidak hanya itu, DPRD juga akan menelusuri rencana penanganan sejumlah ruas jalan yang belum memiliki status kewenangan jelas. Termasuk kemungkinan pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi maupun melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Hamas menekankan, keputusan penggunaan MYC harus didasarkan pada perhitungan yang cermat. DPRD ingin memastikan proyek dapat diselesaikan secara efektif tanpa membebani kondisi keuangan daerah maupun mengurangi alokasi untuk kebutuhan pembangunan lainnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)

Example 120x600