UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Kewajiban reklamasi perusahaan tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menilai besaran jaminan reklamasi yang disetorkan perusahaan perlu dievaluasi karena diduga belum mencukupi biaya pemulihan lahan bekas tambang.
Persoalan ini dinilai tidak bisa dianggap sepele. Lubang bekas tambang yang dibiarkan tanpa penanganan berpotensi membahayakan masyarakat sekaligus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.
Samsun mengatakan, setiap perusahaan seharusnya sudah memperhitungkan seluruh risiko lingkungan sejak tahap awal kegiatan pertambangan. Dengan demikian, ketika aktivitas penambangan berakhir, perusahaan tidak meninggalkan persoalan yang harus ditanggung masyarakat maupun pemerintah.
“Sejak awal perusahaan harus memiliki perencanaan untuk mengantisipasi dampak kegiatan tambang. Jangan sampai setelah mengambil manfaat dari sumber daya alam, mereka justru meninggalkan lubang dan kerusakan yang membahayakan lingkungan serta warga sekitar,” ujarnya.
Selain persoalan lubang tambang, Samsun mempertanyakan kecukupan nilai jaminan reklamasi atau jamrek yang selama ini diberlakukan. Ia membandingkan besaran jaminan yang disebut sekitar Rp150 juta per hektare dengan kebutuhan biaya pemulihan lahan yang dapat mencapai Rp1 miliar per hektare.
Menurutnya, selisih tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam perhitungan jaminan reklamasi. Apabila nilai yang disiapkan jauh di bawah kebutuhan pemulihan, dikhawatirkan kewajiban perusahaan tidak dapat terlaksana secara maksimal.
“Perbandingannya cukup jauh. Jaminan yang disiapkan sekitar Rp150 juta per hektare, sedangkan biaya untuk memulihkan lahan bisa mencapai Rp1 miliar. Ini perlu menjadi bahan evaluasi agar nilai jaminan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Ia mengingatkan, jaminan reklamasi seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan perusahaan tetap bertanggung jawab setelah kegiatan pertambangan selesai. Jangan sampai keterbatasan dana pemulihan justru menjadi alasan terbengkalainya lubang-lubang bekas tambang.
Samsun juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang telah lebih dahulu bermukim di sekitar kawasan pertambangan. Menurutnya, keberadaan warga harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan aktivitas perusahaan, termasuk dalam mengantisipasi dampak terhadap lingkungan dan keselamatan.
Ia menilai tidak adil apabila masyarakat justru dipersalahkan ketika muncul persoalan akibat kegiatan pertambangan yang tidak memperhitungkan kondisi lingkungan serta permukiman di sekitarnya.
“Keberadaan masyarakat harus diperhitungkan sebelum perusahaan menjalankan aktivitasnya. Jangan sampai warga yang sudah lama tinggal di suatu wilayah justru menjadi pihak yang dirugikan dan disalahkan akibat dampak kegiatan tambang,” tegasnya.
Karena itu, Samsun mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan jaminan reklamasi, termasuk memastikan perhitungannya sesuai dengan kebutuhan pemulihan lahan.
Ia berharap perusahaan pertambangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menjalankan tanggung jawab lingkungan secara serius.
“Keselamatan masyarakat dan pemulihan kawasan bekas tambang harus menjadi bagian penting dari pengawasan aktivitas pertambangan di Kaltim agar dampaknya tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” tukasnya. (MRD/Adv/DPRDKaltim)















