UpdateNusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, berbicara tanpa tedeng aling-aling. Suaranya tegas, sesekali diselingi helaan napas berat—seolah menyiratkan kelelahan menghadapi sebuah persoalan lama yang tak kunjung usai: nepotisme di tubuh Perusahaan Daerah (Perusda).
“Kalau masih diisi orang-orang yang cuma dekat secara personal, bukan karena kemampuan, jangan harap Perusda bisa berkembang,” ujarnya lugas, menatap lurus ke arah para wartawan.
Sapto tak bicara dalam ruang kosong. Ia menyoroti praktik yang dianggap telah lama mengakar, namun tetap lestari: jabatan strategis di Perusda yang dijadikan ‘hadiah’ politik atau tempat balas budi. Dalam pandangannya, inilah biang keladi stagnasi kontribusi Perusda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai instrumen ekonomi daerah, Perusda semestinya menjadi mesin penggerak pembangunan. Namun realitanya, sebagian besar perusahaan milik daerah ini justru jalan di tempat, atau bahkan menjadi beban.
Sapto menyebut, satu kesalahan fatal yang terus berulang adalah penempatan orang-orang yang tak memiliki kompetensi di kursi direksi atau komisaris.
“Perusda itu instrumen ekonomi, bukan tempat balas budi. Praktik seperti itu harus dihentikan,” ujarnya lagi, kali ini dengan nada lebih serius.
Baginya, profesionalisme bukan sekadar jargon. Ia menekankan pentingnya mengisi posisi strategis dengan individu yang benar-benar memahami bidang usaha masing-masing. Sebab, tanpa fondasi ini, tak mungkin ada lompatan berarti dalam kinerja Perusda.
Lebih jauh, Sapto mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen. Ia menolak pendekatan berbasis relasi dan kekuasaan.
Alih-alih, ia ingin mekanisme seleksi yang mengedepankan integritas, kapasitas, dan rekam jejak teknokratis.
Tak ketinggalan, Sapto mengirim sinyal kuat kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Ia meminta ketegasan dalam menata ulang tata kelola Perusda.
“Kalau ingin PAD meningkat, tempatkan orang yang paham dan mampu di posisi strategis. Itu kunci pembenahan Perusda,” pungkasnya.
Di tengah wacana pembangunan dan harapan besar masyarakat terhadap kemandirian ekonomi daerah, suara Sapto menjadi pengingat: bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada modal atau proyek, tapi juga pada siapa yang diberi amanah untuk menahkodainya. (HM/Adv/DPRDKaltim)
