UpdateNusantara.id, Berau – Langit tampak teduh ketika rombongan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim tiba di Kampung Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, Berau, Kamis (8/5/2025).
Debur ombak Pantai Biduk-Biduk terdengar pelan, seolah menyambut kedatangan para legislator yang tengah meninjau benteng baru di tepi laut, pembangunan pengamanan pantai yang sedang digarap untuk menangkal ancaman abrasi.
Wakil Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim, Agus Aras, memimpin langsung kunjungan itu, didampingi rekan-rekannya sesama anggota Pansus antara lain Baharuddin Demmu, Firnandi Ikhsan, Apansyah, dan Abdul Giaz.
Mereka datang bukan sekadar menengok proyek beton di tepian air, tapi menyaksikan sendiri sejauh mana janji pemerintah menjelma menjadi perlindungan nyata bagi masyarakat pesisir.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur,” ujar Agus, sembari menatap barisan penahan ombak berbahan beton bertulang yang menjulang kokoh. “Ini soal keselamatan, soal masa depan kampung yang selalu dibayangi abrasi tiap tahun,” tambahnya.
Abrasi memang bukan cerita baru bagi warga Biduk-Biduk. Garis pantai yang dulu menjadi kebanggaan kini perlahan tergerus, bahkan mengancam jalan poros utama dan rumah-rumah penduduk.
Maka ketika pada 2023 pembangunan pengamanan pantai dimulai, harapan kembali tumbuh. Proyek bertahap itu kini memasuki lanjutan tahun 2024, dengan anggaran Rp 12 miliar dari APBD Kaltim untuk memperpanjang dinding pantai sejauh 350 meter.
Hasil tinjauan menunjukkan progres yang menggembirakan. Tidak ada kendala berarti, dan beberapa titik yang sudah rampung terlihat cukup kuat untuk meredam gempuran laut. Agus Aras mengaku puas, sembari berharap proyek ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi warga pesisir.
Namun, tak semua cerita di bibir pantai itu berakhir manis. Di sela kunjungan, anggota Pansus Apansyah menyoroti bangunan liar yang mulai bermunculan di garis pantai. Ia menyayangkan, ada warga yang justru membangun di area rawan abrasi—menambah beban baru bagi upaya pelestarian lingkungan.
“Kalau dibiarkan, ya rusak semua. Pantai bisa hilang, ekonomi pariwisata juga terganggu,” ucapnya, prihatin.
Peringatan itu bukan tanpa dasar. Pesisir bukan hanya soal estetika atau ekonomi, tapi warisan yang harus dijaga. Karena itu, ia mendesak agar pemerintah daerah lebih ketat dalam mengeluarkan izin bangunan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan analisis dampak (amdal).
“Jangan korbankan masa depan untuk kepentingan sesaat,” katanya. “Anak cucu kita juga berhak menikmati alam ini,” imbuhnya.
Kunjungan Pansus kali ini menyisakan lebih dari sekadar catatan teknis pembangunan. Di balik dinding beton yang membelah ombak, ada pesan tentang tanggung jawab bersama, antara pemerintah, rakyat, dan alam.
Di Biduk-Biduk, tempat ombak bertemu daratan, benteng fisik sedang dibangun. Tapi mungkin yang lebih penting adalah membangun kesadaran, agar kelestarian bisa diwariskan jauh melebihi umur proyek itu sendiri. (HM/Adv/DPRDKaltim)
