UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta tidak hanya berfokus pada pembangunan kawasan ikonik, tetapi juga memperkuat upaya mengatasi banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan perkotaan.
Keseimbangan antara penataan kota dan penyelesaian masalah dasar masyarakat dinilai penting agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat luas.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo, menilai pembangunan ruang publik seperti Teras Samarinda merupakan langkah positif untuk mempercantik kota. Namun, pembangunan tersebut perlu berjalan beriringan dengan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama penanganan banjir.
Menurut Arie, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara instan. Dibutuhkan perencanaan berkelanjutan, dukungan pembiayaan yang memadai, serta keterlibatan sejumlah instansi sesuai dengan kewenangannya.
“Untuk menghilangkan sama sekali banjir di Samarinda memang tidak mungkin. Cukup sulit, butuh waktu,” ujarnya.
Ia menegaskan, kemajuan sebuah kota tidak semestinya hanya dilihat dari keberadaan bangunan megah, ruang publik baru, maupun perubahan wajah perkotaan. Upaya mengurangi persoalan yang selama ini mengganggu kegiatan masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan pembangunan.
Arie menyebut, penanganan banjir di Samarinda memerlukan sinergi antara Pemkot Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat berbagai langkah penanggulangan, termasuk normalisasi sungai guna mendukung kelancaran aliran air.
Ia menjelaskan, persoalan banjir melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Karena itu, program yang dijalankan pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun balai sungai perlu disinkronkan agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat memberikan hasil yang lebih efektif.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian ialah Sungai Karang Mumus. Sungai yang melintasi sejumlah wilayah di Samarinda tersebut merupakan bagian penting dari sistem aliran air perkotaan. Penanganannya pun membutuhkan keterlibatan instansi terkait agar upaya pengendalian banjir dapat berjalan lebih maksimal.
“Upaya Pemerintah Samarinda mengatasi banjir sejauh ini sudah cukup bagus. Penanganan banjir memang tidak bisa hanya pemkot, tetapi juga mesti dibantu pemprov dan balai sungai,” terangnya.
Di tengah berbagai agenda pembangunan, Arie meminta pemerintah tetap cermat menentukan program yang harus diprioritaskan. Menurutnya, proyek untuk memperindah kota tidak perlu dihentikan, tetapi anggaran dan perhatian terhadap persoalan mendasar masyarakat juga harus diperhitungkan secara proporsional.
Ia berpandangan, pembangunan yang berkualitas bukan sekadar menghasilkan kawasan perkotaan yang modern dan menjadi daya tarik baru. Pembangunan juga harus mampu menjawab kebutuhan warga, termasuk mengurangi dampak banjir yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari.
“Kami ingin pemerintah jangan hanya memperbanyak proyek monumental, tetapi tangani juga masalah-masalah mendasarnya masyarakat. Saya kira kalau pemerintah fokus, persoalan pembangunan di Samarinda bisa kok ditangani,” tegasnya.
Arie berharap Pemkot Samarinda dapat memperkuat komitmen dalam menyelaraskan pembangunan fisik dengan penyelesaian persoalan perkotaan.
“Melalui penentuan prioritas yang tepat dan kerja sama lintas pemerintahan, kemajuan Samarinda tidak hanya terlihat dari perubahan wajah kota, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui penanganan banjir yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup,” tutupnya. (MRD/Adv/DPRDSamarinda)
