UpdateNusantara.id, Samarinda – Di tengah dinamika pembangunan dan kebutuhan layanan publik yang semakin mendesak, muncul satu kekhawatiran yang menggelayuti pikiran masyarakat Kalimantan Timur, apakah efisiensi anggaran akan memangkas layanan pendidikan dan kesehatan?
Pertanyaan ini terus bergulir, terutama di tengah kabar bahwa sejumlah pos anggaran di sektor publik mengalami penyesuaian. Namun, pemerintah bersikeras bahwa pemotongan anggaran tidak menyasar pada dua sektor krusial tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, saat ditemui belum lama ini. Dengan nada menenangkan, ia menegaskan bahwa kekhawatiran masyarakat tak sepenuhnya beralasan.
“Pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan dari sisi pendidikan dan kesehatan,” ujar Fuad.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menyasar pada kegiatan-kegiatan yang dinilai memiliki manfaat minim atau terlalu sering dilakukan tanpa hasil signifikan. Beberapa di antaranya seperti forum diskusi, seminar, dan perjalanan dinas.
“Kegiatan seperti FGD dan seminar itu kan sering sekali diulang-ulang, bahkan dilakukan berturut-turut, padahal tidak selalu berdampak langsung pada pelayanan publik,” jelasnya.
Fuad menambahkan, DPRD Kaltim pun tak lepas dari kebijakan efisiensi ini. Ia menyebut, pihaknya telah siap untuk menyumbang efisiensi melalui penghapusan sejumlah anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak.
“Maka kita sudah nol-kan beberapa item, dan itu nilainya cukup signifikan, mencapai puluhan miliar,” ungkapnya.
Terakhir, Fuad kembali menekankan bahwa langkah efisiensi ini bukan ditujukan untuk mengorbankan pendidikan dan kesehatan, tetapi lebih kepada memperbaiki keborosan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPRD.
“Jadi bukan hanya masyarakat atau satu-dua dinas yang kena, tapi semua. Bahkan DPRD juga kena,” pungkasnya.
Di tengah janji dan penyesuaian tersebut, masyarakat hanya bisa berharap bahwa efisiensi benar-benar berarti optimalisasi, bukan pengurangan layanan. Karena pendidikan dan kesehatan bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal masa depan dan rasa aman. (HM/Adv/DPRDKaltim)
