UpdateNusantara.id, Mahakam Ulu – Di ujung barat Kalimantan Timur, Mahakam Ulu masih berselimutkan sunyi. Jalan-jalan setapak dan jalur sungai masih menjadi nadi utama kehidupan masyarakat. Namun, angin perubahan mulai bertiup, membawa harapan baru lewat sebuah rencana besar: pembangunan Bandara Mahakam Ulu.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, bersama jajaran anggota legislatif lainnya — Baharuddin Muin, Abdul Rakhman Bolong, dan Agus Suwandi — hadir langsung di Mahulu, Rabu (21/5/2025).
Mereka tidak datang hanya untuk sekadar menengok, tetapi untuk memastikan bahwa janji pembangunan benar-benar akan dimulai.
“Kunjungan ini untuk menyinkronkan rencana pembangunan bandara yang akan didukung APBD Provinsi 2025, dengan alokasi sekitar Rp40 hingga Rp45 miliar,” ujar Ekti, di sela kunjungan lapangannya.
Sebagai putra daerah, Ekti memahami betul pentingnya akses transportasi udara bagi Mahakam Ulu — daerah yang selama ini nyaris terisolasi oleh bentang alamnya yang liar dan menantang. Bandara bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi simbol harapan dan konektivitas masa depan.
Namun, di balik anggaran besar itu, ada banyak hal teknis yang harus dibereskan terlebih dahulu. Ekti menjelaskan bahwa saat ini dokumen penting seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Cipta Karya.
Perjalanan proyek ini pun tak semulus rencana. Awalnya, pembangunan bandara berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan, tetapi terhambat karena tidak adanya nomenklatur yang sesuai. Proyek ini pun akhirnya “dipindahkan” ke Dinas PUPR Cipta Karya — sebuah langkah administratif yang baru saja terjadi dua hari sebelum kunjungan mereka.
“Memang agak terlambat start-nya karena harus dipindah dulu. Tapi kami harap, proses tender bisa dipercepat setelah dokumen siap. Idealnya, tiga bulan ke depan sudah bisa masuk tahap lelang,” ujar Ekti optimis.
Tentu, pelaksanaan proyek ini tak bisa dilakukan sepihak. Oleh karena itu, roadmap pembangunan tengah disusun oleh Asisten I Setkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso.
Nantinya, akan dibuat nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Mahulu dan Gubernur Kaltim, untuk mengatur pembagian peran serta komitmen bersama dalam penyelesaian bandara.
“Ini bukan sekadar proyek provinsi atau kabupaten, tapi kerja bersama. Kita ingin Mahulu tidak lagi tertinggal,” ucap Ekti.
Bagi masyarakat Mahulu, bandara bisa menjadi gerbang masa depan. Membuka akses kesehatan, pendidikan, logistik, hingga peluang investasi.
“Kalau bandara ini jadi, bayangkan berapa banyak anak-anak Mahulu yang bisa sekolah di luar dengan lebih mudah, atau hasil kebun masyarakat yang bisa dijual dengan harga lebih baik,” kata seorang warga yang turut menyambut rombongan DPRD.
Dalam diam Mahakam Ulu, gema pembangunan akhirnya mulai terdengar. Ekti Imanuel dan para legislator lainnya tak sekadar datang membawa rencana, tapi juga semangat untuk menyalakan harapan. (HM/Adv/DPRDKaltim)
