UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pembangunan pintu air di kawasan perbatasan Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan menjadi bagian dari solusi penanganan banjir tanpa menambah risiko genangan di permukiman warga.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mendukung kelanjutan proyek tersebut dengan menekankan pentingnya koordinasi antarpemerintah dan pelaksanaan kesepakatan bersama masyarakat.
Proyek yang berada di kawasan Kilo 2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, itu ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Pembangunannya melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kukar, hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.
Helmi menilai, kerja sama lintas daerah dan instansi teknis menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, penanganan banjir di kawasan perbatasan membutuhkan langkah yang terkoordinasi karena dampaknya dapat dirasakan masyarakat di kedua wilayah.
“Kami mendukung pembangunan pintu air ini sebagai salah satu upaya mengatasi banjir. Namun, seluruh pihak harus menjaga koordinasi agar pengerjaannya selesai sesuai target akhir 2026 dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Helmi.
Meski demikian, pembangunan tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Desa Loa Janan Ulu, Kukar. Masyarakat mengkhawatirkan pengoperasian pintu air berpotensi memperbesar genangan di permukiman mereka, terutama saat curah hujan tinggi bersamaan dengan meningkatnya permukaan Sungai Mahakam.
Menanggapi persoalan itu, Helmi menilai aspirasi warga perlu menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus memperhatikan kondisi lingkungan dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) telah menemui masyarakat untuk membahas persoalan tersebut. Dialog itu turut melibatkan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebagai bagian dari upaya mencari titik temu antara kepentingan pembangunan dan kekhawatiran warga.
Menurut Helmi, komunikasi langsung menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus memastikan setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pembangunan dan pengoperasian pintu air.
“Melalui pertemuan bersama, pemerintah dan masyarakat dapat membicarakan persoalan yang muncul serta mencari jalan keluar yang bisa diterima bersama. Hal-hal yang menjadi kekhawatiran warga harus diperhatikan,” katanya.
Dalam kesepahaman yang disampaikan, pengoperasian pintu air di kawasan Kilo 2, Simpang Tiga, perlu mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan. Pengaturan operasional harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan permukiman warga di wilayah Kukar.
Helmi menekankan, penyelesaian pembangunan fisik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan proyek. Konsistensi dalam menjalankan hasil kesepakatan dan pengawasan terhadap pengoperasian pintu air juga diperlukan agar tujuan pengendalian banjir tidak berujung pada persoalan baru.
“Yang harus dijaga adalah koordinasi antara pemerintah, pelaksana pekerjaan, dan masyarakat. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun untuk mengurangi banjir justru memunculkan masalah baru di kawasan lain,” tegasnya.
Selain pembangunan pintu air, penataan kawasan sempadan sungai hingga Purwajaya, Kilo 8, juga masuk dalam upaya penanganan banjir di wilayah tersebut. Dukungan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 Kabupaten Kukar untuk penataan kawasan itu turut menjadi perhatian dan akan dikawal DPRD Kukar.
Helmi berharap, keterlibatan pemerintah daerah, lembaga legislatif, instansi teknis, serta masyarakat dapat mendorong penanganan banjir yang lebih terpadu di kawasan perbatasan Samarinda-Kukar.
Dengan koordinasi yang berkelanjutan dan pelaksanaan kesepakatan secara konsisten, proyek pintu air tersebut diharapkan dapat diselesaikan sesuai jadwal serta berfungsi untuk mengendalikan banjir tanpa mengabaikan keamanan dan kepentingan warga di kedua daerah. (MRD/Adv/DPRDSamarinda)
