UpdateNusantara.id, SAMARINDA – Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) gratis di Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan dukungan anggaran dan belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti layanan KB menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan keberhasilan program KB tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga pada kemauan masyarakat untuk memanfaatkannya. Karena itu, upaya meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keluarga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Menurut Puji, program KB gratis merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang didukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda bertugas menjalankan pelayanan serta kegiatan pendukung program di tingkat daerah, termasuk penyediaan alat kontrasepsi.
“Program KB gratis ini sumber utamanya dari pemerintah pusat melalui BKKBN. Dinas P2KB di daerah lebih banyak menjalankan pelayanan dan pelaksanaan programnya,” ujar Puji.
Dari sisi pembiayaan, Dinas P2KB Samarinda disebut memiliki anggaran sekitar Rp10 miliar untuk mendukung berbagai kegiatan. Namun, belum seluruh dukungan dana dari pemerintah pusat dapat dicairkan. Kondisi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan program KB di daerah.
Meski demikian, Puji menegaskan bahwa persoalan KB tidak semata-mata berkaitan dengan anggaran. Tantangan lain yang tidak kalah penting ialah meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam membangun pemahaman bahwa perencanaan keluarga merupakan tanggung jawab bersama pasangan suami istri.
Ia menyoroti keterlibatan laki-laki yang dinilai masih perlu diperkuat. Menurutnya, upaya mengajak masyarakat menggunakan layanan KB saja masih menghadapi tantangan, terlebih untuk mendorong para suami berperan aktif dalam menentukan perencanaan keluarga.
“Kalau mengajak masyarakat ikut KB saja masih menjadi tantangan, apalagi mendorong para suami untuk ikut mengambil peran. Ini yang sampai sekarang masih perlu kita dorong,” katanya.
Puji menilai sosialisasi mengenai KB perlu diperluas agar tidak hanya menyasar pasangan yang telah menikah. Edukasi sejak sebelum pernikahan dinilai penting supaya calon pasangan memiliki pemahaman mengenai perencanaan kehamilan dan pilihan kontrasepsi.
Dalam hal ini, Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana edukasi bagi calon pengantin. Pembekalan tersebut diharapkan membantu pasangan memahami waktu yang tepat untuk memiliki anak serta menentukan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan mereka.
“Pembekalan soal KB sebaiknya sudah diberikan kepada calon pengantin. Puskesmas bisa menjadi tempat untuk memberikan pemahaman tentang kapan waktu yang tepat mempunyai anak dan kontrasepsi apa yang sesuai setelah mereka menikah,” jelasnya.
Ia menambahkan, fasilitas pelayanan kesehatan dan kegiatan masyarakat seperti Posyandu sebenarnya dapat menjadi sarana untuk memperluas informasi mengenai program KB. Namun, partisipasi warga perkotaan masih perlu ditingkatkan agar pelayanan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Di sisi lain, DPRD Samarinda juga memiliki peluang untuk mendukung program pengendalian penduduk melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Hanya saja, dukungan tersebut harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan di sektor lain.
Puji menyebut pemerintah harus menyusun prioritas secara cermat karena keterbatasan anggaran membuat sejumlah kebutuhan masyarakat harus dipenuhi secara bersamaan, mulai dari pendidikan hingga pembangunan infrastruktur.
“DPRD tentu bisa ikut mendorong lewat pokok pikiran, tetapi kemampuan anggaran kita terbatas. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti perbaikan sekolah dan program lainnya, sehingga KB juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” terangnya.
Dengan kondisi tersebut, peningkatan efektivitas program KB gratis di Samarinda membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai sekaligus pendekatan edukasi yang lebih luas. Penguatan kesadaran masyarakat dan keterlibatan laki-laki diharapkan dapat membantu meningkatkan partisipasi keluarga dalam program KB. (MRD/Adv/DPRDSamarinda)
