UpdateNusantara.id, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Helmi Abdullah tegas menyampaikan bahwa, serangan personal bukanlah bagian dari praktik demokrasi yang sehat. Pernyataan ini disampaikan merespons maraknya praktik doxing atau penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh sejumlah akun media sosial, terhadap pihak-pihak yang mengkritik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Helmi menilai, dinamika opini publik di media sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari iklim demokrasi yang terbuka. Namun, ia mengingatkan, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap berada dalam koridor tanggung jawab dan etika.
“Saya kira ini bagian dari keterbukaan kita sekarang. Semua orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Tentu ada yang positif, tentu juga ada yang negatif. Tapi, itu semua harus tetap dalam koridor yang sehat,” ujarnya.
Menurut Helmi, kritik merupakan hal yang penting dalam sistem demokrasi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kritik harus disampaikan secara konstruktif, berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi atau bahkan hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat.
“Kita tidak bisa menutup ruang kritik. Tapi yang kita harapkan adalah, lihatlah realita yang ada sesuai dengan fakta. Jangan asal berbicara apalagi sampai menyebarkan berita hoaks,” ujarnya.
Ia menilai, penyebaran informasi yang tidak benar dan bersifat menyerang pribadi hanya akan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Padahal, kritik seharusnya menjadi bahan refleksi bersama, bukan alat untuk memperuncing konflik atau perpecahan antarwarga.
“Jangan sampai media sosial jadi alat untuk memecah-belah kita. Kami di DPRD menginginkan adanya kebersamaan, saling mengayomi, dan saling memaklumi. Kita ini satu kota,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan literasi digital di tengah masyarakat, agar warga lebih bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi di media sosial.
“Demokrasi bukan berarti bebas menghujat. Demokrasi itu ruang berpikir, ruang menyampaikan pendapat dengan dasar dan cara yang benar,” ucapnya.
Helmi menegaskan, bahwa DPRD Kota Samarinda selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Namun, ia berharap, aspirasi tersebut disampaikan melalui jalur yang benar, dan bukan dengan cara yang dapat menimbulkan keresahan.
“Silakan kritik, itu penting. Tapi mari kita kritik dengan data, dengan fakta, dan dengan niat membangun. Bukan menjatuhkan atau menciptakan keresahan,” pungkasnya.
(SV/Adv/DPRDKOTASAMARINDA)
