UpdateNusantara.id, Samarinda – Rencana pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat kembali menjadi sorotan. Hampir semua daerah kini waswas karena efisiensi fiskal nasional diyakini bakal berdampak langsung terhadap transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Kota Samarinda pun tak lepas dari bayang-bayang ini. Ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat masih cukup besar. Namun, kondisi keuangan disebut masih berada di jalur aman karena ditopang tren positif pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda sekaligus Badan Anggaran (Banggar), Abdul Rohim, menilai efisiensi adalah konsekuensi yang tak bisa dihindari. Menurutnya, bukan hanya pusat, tetapi daerah juga harus menyesuaikan diri dengan efisiensi anggaran.
“Karena pusat saat ini melakukan efisiensi, otomatis berdampak pada transfer ke daerah. Maka daerah juga harus melakukan efisiensi,” ujarnya.
Meski begitu, Rohim menegaskan kondisi fiskal Samarinda relatif aman. Postur PAD terus menunjukkan tren positif, sehingga penurunan dana transfer pusat seharusnya tidak berimbas besar pada proyek strategis.
“Memang tidak naik signifikan, tapi PAD selalu di atas target. Seharusnya bisa mencapai 40 persen,” jelasnya.
Dalam rancangan APBD Kota Samarinda 2026, target PAD ditetapkan Rp1,2 triliun. Rohim menekankan, Banggar akan memastikan penyusunan APBD tetap selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Tujuannya agar belanja daerah benar-benar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Sudah saatnya kita mengurangi ketergantungan dengan pusat. Jangan sampai seperti yang dialami daerah Pati itu,” tegas Rohim. (SL/Adv/DPRDSAMARINDA)
